Suara.com - Massa aksi dari kaum tani dan sektor lain seperti perempuan, nelayan, dan buruh telah berkumpul dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022 di depan Gedung DPR RI, Selasa (27/9/2022).
Sejumlah tuntutan turut diserukan oleh massa aksi, salah satunya reforma agraria atau land reform.
Pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah poster dan spanduk tuntutan turut dibawa oleh massa aksi. Dari sektor perempuan, terdapat spanduk dengan tulisan "Akui Entitas Perempuan Petani", "Suara Perempuan Nelayan = Suara Rakyat", hingga "Hentikan Perampasan Ruang Hidup Perempuan."
Sementara itu, di gerbang Gedung DPR, massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga memasang spanduk besar yang berisikan sejumlah tuntutan. Misalnya, "Hentikan Perampasan Tanah dan Kriminalisasi Petani", "Laksanakan Reforma Agraria Sejati", "Cabut Omnibus Law-UU Cipta Kerja", hingga "Tolak Kenaikan Harga BBM dan Sembako".
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika dalam orasinya menyampaikan, selama 17 tahun terakhir terjadi empat ribu lebih konfik yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, ratusan petani ditangkap dan dikriminalisasi karena memperjuangkan tanahnya.
"Kaum tani di Indonesia selama 17 tahun terakhir, 4.009 konflik. Ada 900 lebih petani ditangkap karena memperjuangkan tanahnya," kata Dewi dari atas mobil komando.
Dalam siaran pers KNPA yang diterima Suara.com pada Senin (26/9/2022) kemarin, massa aksi terdiri dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), dan Pergerakan Petani Banten (P2B). Kemudian ada Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), STAM Cilacap, dan STIP Pemalang dari Jawa Tengah, serta Formaster dari Provinsi Lampung.
Pada hari yang sama, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT.
Dalam rangkaian aksi di daerah itu, KNPA bekerjasama dengan aliansi-aliansi di daerah di berbagai provinsi seperti APARA, GESTUR, GERAK, dan ARB.
Dalam peringatan HTN 2022, KNPA kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, KNPA meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penyimpangan terhadap Konstitusionalisme Agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960.
Pengamanan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut total personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mencapai 4.400 personel. Mereka merupakan personel gabungan TNI-Polri.
"Untuk wilayah Jakarta Pusat seluruhnya di siagakan 4.400 personel gabungan TNI-Polri," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (27/9/2022).
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional.
"Situasional melihat kondisi nanti di lapangan," katanya.
TERPOPULER
