REGIONAL:
Suara.com - Komisi III DPR RI membuka peluang mengembalikan dua nama calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli kepada Presiden Jokowi. Usulan dua nama, yakni Johanes Tanak dan I Nyoman Wara bisa dipulangkan lagi ke Jokowi, bila Komisi III menemui jalan buntu atau deadlock dalam proses pemilihan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan kedua calon itu bisa dikembalikan ke presiden apabila memang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai komisioner KPK.
"Kalau misalnya dipandang ada hal yang mungkin dianggap keduanya tak sesuai peraturan perundang-undangan bisa saja dikembalikan, kami lihat nanti ya," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Nantinya setelah dua nama calon dikembalikan, Jokowi bisa mengajukan nama lain yang dianggap lebih mumpuni dan memenuhi syarat.
"Mungkin misalnya keduanya dianggap tak memenuhi kita kembalikan, presiden bisa mengirim lagi nama yang lain," ujar Adies.
Voting Tertutup
Siang tadi, Adies Kadir mengatakan bahwa penentuan pemilihan calon komisioner KPK dilakukan melalui mekanisme voting. Adapun pengambilan suara itu nantinya dilakukan secara tertutup untuk memilih antara Johanes Tanak atau I Nyoman Wara.
"Pemilihannya voting tertutup untuk menentukan satu dari dua nama," kata Adies kepada wartawan, Rabu.
Sementara itu, terkait uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Adies mengatakan bahwa hal itu memang tetap dilakukan. Kendati kedua calon sebelumnya pernah mengikuti fit and proper test pada 2019.
Tetapi diakui Adies, proses fit and proper test hanya pertanyaan seputar kesiapan kedua calon.
"Jadi hari ini kami ingin melakukan fit and proper terkait kesiapan yang bersangkutan. Bagaimana dengan kesehatannya, apakah visi dan misinya masih sama dengan yang disampaikan dulu. Kurang lebih seperti itu," kata Adies.
Dalam rapat paripurna Selasa (27/9), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari presiden dengan nomor R-44 pada 9 September 2022.
"Perihal calon anggota pengganti pimpinan KPK," kata Dasco.
Ia berujar surpres yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang Berlaku.
Alasan Fit and Proper Test Ulang
TERPOPULER
