Suara.com - Ratusan masyarakat sempat menjaga rumah Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengancam akan mengerahkan aparat TNI apabila masih ada pengerahan massa seperti itu.
"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat apa dalam pengaruhnya Lukas Enembe atau (kalau) perlu TNI dikerahkan untuk itu kalau diperlukan apa boleh buat," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (29/9/2022).
Moeldoko menekankan kalau dirinya bisa berbicara lebih keras lagi karena kasus Lukas Enembe itu murni persoalan hukum. Ia membantah apabila ada persoalan politik di belakangnya.
"Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di mata hukum enggak ada pengecualian," tuturnya.
Di sisi lain, Moeldoko menyampaikan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menggelontorkan anggaran besar untuk Provinsi Papua. Itu dilakukan Jokowi demi pemerataan kesejahteraan dan keadilan di Bumi Cenderawasih.
Moeldoko tidak mau kalau anggaran yang besar itu malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Moeldoko menambahkan kalau siapapun orangnya harus bertanggungjawab di depan hukum.
"Intinya siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum saya tidak melangkah praduga tak bersalah itu urusan penegak hukum," terangnya.
"KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum."
Baca Juga: Kasus Ferdy Sambo Mau Naik Pengadilan, Moeldoko: Polisi Sudah Jalankan Perintah Presiden
