Infografis
Tak hanya sekali, pada tahun 2021 AHY menyebutkan bahwa kejadian serupa terjadi lagi ketika Wakil Gubernur Papua Kliemens Tinal meninggal dunia.
Menurut dia, kala itu ada upaya memaksakan cawagub yang diminta pihak tidak berwenang kepada Lukas Enembe.
"Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas," tuturnya.
Pada akhir pernyataaannya, AHY meminta semua kader Partai Demokrat di Papua untuk tetap tenang.
"Saya minta tetap tenang, dan kita hargai proses hukum yang berjalan, sama-sama kita jaga situasi kondusif di tanah Papua."
Dugaan Korupsi Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin sepekan lalu (5/9/2022) terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.
Alasan suap dan gratifikasi ini masih diselidiki lebih lanjut oleh KPK. Dana Rp 1 miliar itu digunakan Lukas Untuk berobat ke Singapura.
Izin pengobatan yang diajukan Lukas ke Kementerian Dalam Negeri tertanggal 31 Agustus 2022 sampai 26 September 2022.
Baca Juga: Soal Safari Politik Puan Maharani ke AHY, Demokrat: Kami Sangat Terbuka
Kendati demikian, Koordinator Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyayangkan penangkapan KPK terhadap kliennya lantaran tidak memenuhi peraturan harus menyertakan minimal dua alat bukti.
