Terungkap Kapan Koalisi Indonesia Bersatu Bakal Deklarasi Capres Cawapres

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 pada jilid terakhir.

Hal ini bakal dipilih karena pendafataran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada Oktober 2023.

"KIB (deklarasi paslon capres-cawapres) jilid terakhir. Jadwal pemilu kan September 2023 pendaftarannya," kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Sementara itu di sisi lain, Airlangga mengatakan, KIB yang digagas Golkar, PAN dan PPP masih terbuka terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung.

"Ya tentu semua itu kan masih akan terbuka. Tapi KIB sendiri terus konsolidasi," ungkapnya.

Tentu, kata Airlangga, jika ada partai-partai politik yang mempunyai semangat dan keterbukaan yang sama, bisa bergabung dan bersama dengan KIB untuk Pilpres 2024.

"Ya kami tentu terbuka. Dengan siapa pun," tuturnya.

Komunikasi KIB

Sebelumnya, Airlangga Hartarto, mengaku bahwa dirinya rutin berkomunikasi dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengenai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Komunikasi itu dilakukan berkaitan dengan keputusan apa yang akan diambil oleh KIB.

"Ya (berkomunikasi dengan Jokowi soal KIB)," kata Airlangga dalam acara yang digelar XYZ+ secara daring, Senin (10/10/2022).

Airlangga menyampaikan, komunikasi itu dilakukan berkaitan dengan keputusan-keputusan apa yang akan diambil oleh KIB.

"Tentu kalau komunikasi dengan Bapak Presiden itu secara rutin menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil dalam kegiatan-kegiatan partai ke depan," ungkapnya.

Adapun di sisi lain, Airlangga menjelaskan, pembentukan koalisi lebih awal memang penting dilakukan. Menurutnya, hal itu baik untuk membangun kerja sama dengan partai dari semua tingkatan dari awal.

"Persiapan lebih awal tentu banyak hal yang harus dilakukan, visi-misi. Kedua tentu kerja sama bukan hanya level DPP, bukan hanya di pusat tetapi di daerah termasuk provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.

"Oleh karena itu ini memerlukan sebuah mekanisme Tersendiridi dan membutuhkan kegiatan bersama. Di mana dengan kegiatan bersama itu nanti akan terlihat kerja sama yang baik antar partai politik," Airlangga menambahkan.