Jadi Kewenangan Megawati, Sekjen PDIP Tegaskan Anggota Partai Dilarang Bicara Tentang Tokoh Capres-Cawapres

Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa anggota partainya kekinian dilarang berbicara soal tokoh terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo yang banyak diusulkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres cawapres karena itu nanti akan diputuskan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (13/10/2022).

Menurutnya, skala prioritas partai berlambang banteng moncong putih tersebut, saat ini mengatasi persoalan ekonomi rakyat, membangun masa depan dengan menyiapkan visi-misi capres dan cawapres.

"Tiada hari tanpa pergerakan ke bawah membangun optimisme rakyat. Itu yang dilakukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, PDIP akan mencari pemimpin yang bertanggungjawab selama turun ke bawah.

"Yang penting kami mempersiapkan bergerak bersama rakyat. Akan dicari pemimpin yg betul-betul itu mampu memikul tanggung jawab yang tidak ringan bagi bangsa dan negara kita," katanya.

Sebelumnya, ia menegaskan, elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Pernyataan Hasto tersebut menyusul elektabilitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang kekinian terpotret dari sejumlah lembaga survei lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani.

"Kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itulah yang dilakukan PDIP karena itulah elektoral itu bukan pertimbangan utama," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto lantas mencontohkan, ketika elektoral sejumlah kader PDIP yang bertarung di Pilkada namun bisa menang.

"Ketika pak Jokowi, Ganjar jadi cagub bukan faktor elektoral, elektabilitas boleh dilihat. Pak Jokowi masih jauh di bawah pak Foke. Pak Ganjar masih jauh dibawah pak Sigit Waluyo, tetapi karena kerja kolektif," ungkapnya.

Lebih lanjut, bagi PDIP, kata Hasto, pertimbangan untuk menentukan calon pemimpin yakni yang bisa mendahulukan kepentingan bangsa.

"Pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dan itulah bu Mega telah membuktikan dengan banyaknya lahir pemimpin dari PDIP," katanya.