Rapor Merah Anies Baswedan dari PDIP, Bikin 23 Janji Hanya Lima yang Ditepati

Suara.com - Sejumlah anggota PDI Perjuangan (PDIP) memberi rapor merah terhadap kepemimpinan Anies Baswedan jelang akhir jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Mereka menilai sebagian besar janji Gubernur DKIJakarta periode 2017-2022 itu tak terealisasi.

Salah satunya, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengatakan jika janji Anies dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, hanya tiga sampai lima yang berhasil.

"Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ungkap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Lebih lanjut kata Gembong, Anies hanya baik di rencana. Namun, dalam eksekusi, termasuk menangani persoalan pokok warga Jakarta, ia masih belum bisa melakukannya.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana," imbuhnya.

Rapor merah yang mencakup janji Anies tanpa hasil memuaskan bahkan dengan persentase nol dibeberkan oleh Gembong. Berikut daftar selengkapnya.

• Normalisasi dan naturalisasi sungai
• Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro
• Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU)
• Pembangunan ITF dalam kota• Pembangunan Science Park
• Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur• Electronic Road Pricing (ERP)
• Peningkatan Fasilitas Park & Ride• Taman Pintar (dari 175 target lokasi)

Gembong kemudian mengungkap tiga janji Anies yang sudah mencapai 1-3 persen. Ini meliputi rumah DP 0 Rupiah, 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen); rumah aman, empat unit dari target 267 (1,5 persen); wirausahawan OK OCE, 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

Anggota Komisi Bidang Pemerintahan itu juga menjelaskan janji Anies yang sudah terealisasi. Diantaranya, integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko, meski penerapannya memang belum sempurna.

Lanjut, ada janji kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang ditepati oleh Anies dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018. Kemudian, Anies juga bisa mengontrol terjadinya inflasi.

Ada pula peningkatan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang mencapai Rp325 miliar. Lalu, program memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga menyebut kelima janji kampanye Anies yang sudah terealisasi. Sementara yang lainnya dinilai gagal.

"Dari 23 janji Anies hanya 5 terealisasi. 5 itu salah satunya pemberian hibah kepada ormas. Tapi yang paling penting, seperti contoh, setiap kampanye mereka selalu menjanjikan oke oce, membentuk 200 ribu wirausaha. Ini yang hanya terealisasi hanya 6 ribu, dimana hanya 3 persennya saja," kata Ima kepada wartawan, dikutip Jumat (14/10/2022).

Ima juga menyinggung program DP 0 persen yang selalu dijunjung, namun tidak dijalankan. Kemudian, ia membahas normalisasi sungai yang memicu banjir, perihal kemacetan, serta sampah yang tidak terealisasi.

Rapor merah juga kerap diberikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sama seperti yang lainnya, ia menyebut Anies hanya bisa merealisasikan 5 dari 23 janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies, dari laporan Ima Mahdiah (Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur saja? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," kata Hasto dalam kesempatan yang sama dengan Ima.

Hasto juga mengaku baru-baru ini mendengar keluhan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait tidak dilakukannya pembebasan lahan untuk mengatasi banjir di Jakarta, meski anggaran yang dimiliki terbilang besar.

"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 312 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Besar bukan," ungkap Hasto.

Tak hanya janji-janji, Gembong juga menyoroti kebijakan dan pengambilan keputusan di masa kepemimpinan Anies terdapat banyak kemunduran. Diantaranya, menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting) dan video rapat tidak diunggah ke Youtube.

Kemudian, menolak warga yang mengadu suatu persoalan ke Balai Kota, menghalangi, akses informasi kepada wartawan, serta melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.

Buruknya lagi, terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta melanggar janji tidak akan memakai dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.

PDIP yang diwakili Gembong menilai jika selama lima tahun ini, Anies kebanyakan membuang-buang waktu untuk mengutamakan estetika kota. Ia dinilai lupa, pembangunan infrastruktur yang diperlukan warga.

"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," ujar Gembong.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti