Suara.com - PDI Perjuangan mulai mempersiapkan personelnya untuk bertarung di Pemilu 2024. Ini dilakukan dengan menggelar psikotes terhadap 26 ribu bakal calon legislatif (caleg).
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaksanaan psikotes ini dibuka oleh Ketua DPP Bidang Ideologi, Pak Djarot Saiful Hidayat mulai 14 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 secara online.
"Ketua DPP Bidang Ideologi, Pak Djarot Saiful Hidayat akan membuka pelaksanaan psikotes hari pertama pada Jumat ini. Sekitar 26 ribu caleg akan psikotes," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Dalam kesempatan ini, Hasto mengungkap PDIP bakal mempersiapkan sejumlah langkah untuk merekrut kader sesuai standar mereka. Salah satunya dengan meningkatkan semangat antikorupsi.
Demi mewujudkan hal tersebut, PDIP melakukan berbagai langkah. Di antaranya mengeluarkan berbagai aturan mengenai sanksi, hingga langkah-langkah perekrutan kader, termasuk metode sains dengan psikotes.
Hasto menjelaskan pertemuannya dengan para ahli dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) beberapa waktu lalu. Dari pertemuan itu, Hasto mengungkap ternyata psikotes belum mampu mengetahui dan membaca indikasi apakah seorang kader ditugaskan, baik di parlemen maupun eksekutif, punya kecenderungan korupsi.
Meski demikian, psikotes tetap bisa dipercaya untuk mengetahui sejauh mana komitmen kader terhadap nilai antikorupsi.
"Namun psikotes bisa mencapai hingga mengetahui sejauh mana komitmen seseorang terhadap nilai-nilai, termasuk nilai antikorupsi," terangnya.
Karena itu, PDIP tetap akan menggunakan metode psikotes, di mana ini telah menandai 10 tahun PDIP menggunakannya.
Baca Juga: Rapor Merah Anies Baswedan dari PDIP, Bikin 23 Janji Hanya Lima yang Ditepati
"Kami tambahkan 3 kriteria kader. Apakah dia pejuang, apakah dia punya kapabilitas menjalankan fungsi eksekutif-legislatif, atau justru pragmatismenya yang menonjol," tambahnya.
Dengan kriteria baru ini, kata Hasto, akan bisa terbaca apakah seseorang kader itu pas untuk ditugaskan di struktur partai, atau diajukan di fungsi eksekutif dan legislatif, serta tugas strategis lainnya.
"Tentu kalau hasil psikotes itu menunjukkan seseorang itu cenderung pragmatis, maka partai akan harus berhati-hati. Kalau kecenderungan pragmatis kuat, dia berpotensi jadi pedagang politik," ungkaonya.
Hasto mengatakan bahwa PDIP berupaya keras dalam pemberantasan korupsi. PDIP tidak hanya membuat aturan sanksi pemecatan, namun bakal tidak mencalonkan seseorang yang terkait dugaan korupsi.
Masalahnya, seringkali pilihan jernih demikian tak diganjar rakyat dengan tingkat pemilihan saat pilkada. Dia mencontohkan, Pilkada di Tangerang Selatan dan Gorontalo, partainya memilih untuk tak mencalonkan sosok yang dianggap terkait korupsi ataupun punya persoalan hukum, tetapi justru kalah di pilkada.
"Meskipun tidak memberikan efek elektoral, PDIP tetap tidak bergeming dan tidak mencalonkan yang berstatus tersangka korupsi. Ini salah satu akar masalahnya adalah sistem pemilihan yang liberal," kata Hasto.
