Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, partai besutan Surya Paloh tidak pernah menyatakan kalau Anies Baswedan merupakan antitesis Presiden Jokowi.
Ia bahkan mengemukakan, jika pernyataan yang pernah diucapkan kader NasDem, Zulfan Lindan tidak mewakili partai.
"Siapa yang bilang kalau Anies itu antitesis Jokowi. NasDem tidak pernah bilang itu," kata Johnny kepada wartawan dikutip Selasa (18/10/2022).
Ia membantah adanya anggapan Anies merupakan antitesis Jokowi itu pernyataan resmi dari partainya. Menurutnya, kalau pun ada, itu hanya pernyataan perorangan saja dari mulut Zulfan Lindan sebelum dinonaktifkan sebagai kader NasDem.
"Tidak perlu ada anggapan itu. Karena sudah diklarifikasi atas anggapan itu. Kalau soal figurnya maka tadi sudah dijelaskan di rapat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan, NasDem lewat ketua umumnya yakni Surya Paloh sudah menegaskan kalau pihaknya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi.
Terlebih menurutnya, tak perlu diragukan lagi kecintaan NasDem terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
"Disebutkan mengenai semangat dan restorasi dan kecintaan kepada Indonesia. Nasdem terhadap NKRI tidak perlu diragukan. Semua pergerakan politik partai nasdem adalah demi kepentingan NKRI," katanya.
Pernyataan PDIP
Baca Juga: Sebut Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan untuk Cegah Daya Rusak ke Partai
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan pihaknya hanya mengkritisi Partai NasDem usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bukan partai-partai lain.
Salah satunya, NasDem sempat menyebut Anies sebagai antitesis dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Atas dasar tersebut, ia kemudian memilih untuk merespons NasDem. Pasalnya, menurut Hasto, hal pernyataan antitesa tersebut justru bisa mengganggu jalannya Pemerintahan Jokowi.
"Karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan, sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," tuturnya.
Memang sebelumnya, Politisi NasDem Zulfan Lindan menyampaikan, NasDem sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bacapres.
