REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan sedang menegakkan aturan internal dengan memberikan sanksi kepada kader-kader mereka yang dianggap mulai tidak sabaran menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo F. X. Hadi Rudyatmo akhirnya dipanggil dan menerima risiko berupa sanksi keras dari Dewan Kehormatan PDI Perjuangan karena mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi calon presiden.
"Pada prinsipnya saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketua Umum PDIP Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarnoputri sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata Rudy di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Rudy merupakan mantan wali kota Solo. Sebelum itu, dia menjadi wakil wali kota ketika Presiden Joko Widodo masih menjadi wali kota Solo.
Setelah mendapat teguran keras, Rudy menyatakan siap untuk menjalankan tugas sesuai aturan partai.
"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden seusai dengan apa yang diputuskan oleh ibu ketua umum yang diberi mandat oleh kongres partai demikian terima kasih," kata Rudy.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganalogikan PDI Perjuangan sebagai rangkaian gerbong kereta api dan lokomotif.
Untuk menuju pemilihan presiden 2025, yang menjadi lokomotif adalah keputusan kongres partai yaitu keputusan Megawati Soekarnoputri.
"Berkaitan dengan pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif yang oleh keputusan kongres itu, berada di Ibu Megawati Soekarnoputri," kata dia.
Begitu juga dengan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden ada di tangan Megawati.
"Sehingga partai terus membangun disiplin kader partai, partai membangun marwah partai, bahwa dedikasi partai sebagaimana diajarkan Bung Karno adalah kepada bangsa dan negara, rakyat Indonesia, itu marwah partai. Sehingga capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul dipersiapkan oleh Bu Megawati," tuturnya.
Yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap Rudy hari ini, kata Hasto, merupakan upaya partai untuk memastikan gerbong kereta tetap pada relnya.
Sebelum itu, PDI Perjuangan memberikan teguran lisan kepada Ganjar Pranowo.
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menjelaskan kenapa partai memberikan sanksi keras kepada Rudy, sedangkan Ganjar hanya diberikan sanksi teguran lisan.
"Itu risikonya kalau sebagai kader yang senior (Rudy) kan itu harus jadi suri tauladan bagi anggota partai. Oleh karena itu, pelanggaran kita-kita yang dianggap senior itu kan (sanksinya) makin berat,” kata Komarudin.
Komarudin menekankan PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang harus ditaati oleh semua kader.
"Itu (dukungan) hanya diumumkan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu. Kita hanya boleh menyiapkan barisan, dan nanti akan diumumkan. Siapapun, (merasa) cocok atau tidak cocok, kita harus melaksanakan itu," katanya.
"Karena itulah tadi pak sekjen bilang, kita ini bukan gerombolan politik. Kita organisasi yang diatur oleh aturan-aturan lain yang harus tunduk dan taat."
Komarudin juga menjelaskan kenapa Ganjar yang menyatakan siap maju menjadi calon presiden, justru hanya diberi teguran lisan.
"Tadi kan, kemarin saya sampaikan, Pak Ganjar itu tidak mendeklarasikan diri sebagai calon, dia itu hanyalah (menjawab) pertanyaan rentetan dari wartawan. Dia hanya menjawab. Dan memang partai (PDIP) itu mempersiapkan kader bangsa. Untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja. Pak Ganjar dalam klasifikasi itu. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu itu yang keras," kata dia.
"Tapi Pak Rudy, karena mengungkapkan dukungan kepada calon-calon tertentu, itu yang dilarang oleh keputusan kongres. Itu hanya bisa disampaikan ibu Mega, tentu pada waktunya. Tentu tidak sekarang."
Teguran kepada kader yang dilakukan PDI Perjuangan dinilai analis politik Arif Nurul Imam merupakan hal yang wajar karena partai memiliki aturan main.
"Saya kira itu wajar karena PDIP tentu memiliki mekanisme dalam pilpres. Artinya setiap kader PDIP wajib menaati mekanisme tersebut termasuk Ganjar dan Rudyatmo," kata Arif kepada Suara.com. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER