Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam kasus suap pengurusan perkara di MA, pada Jumat (28/10/2022) hari ini.
Hasbi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati. Ia, mengaku diperiksa penyidik antirasuah mengenai tugas pokoknya sebagai Sekretaris MA.
"Ada pokoknya tentang tugas pokok lah MA (Mahkamah Agung)," ucap Hasbi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
Lebih lanjut terkait pemeriksaannya, kata Hasbi, setidaknya ditanyakan langsung kepada penyidik antirasuah.
"Saya kira gini aja, ke penyidik aja," ucapnya
Selain itu, kata Hasbi, terkait status Hakim Agung Sudrajad Dimyati kekinian sudah dikeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan. Tapi, kata Hasbi, masih sementara.
"(Dipecat Hakim Agung Sudrajad Dimyati) sementara oleh presiden (Joko Widodo)," ucap Hasbi.
Selain Sudrajad Dimyati, ada pula empat pegawai MA yang juga dipecat. Serta panitera bernama Elly yang kini juga menjadi tersangka. Semua SK-nya sudah keluar untuk dipecat sementara.
"Ada SK Pemecatan terhadap empat pegawai, kemudian pemecatan terhadap Elly pemecatan terhadap sementara ya, terhadap Hakim Agung SD," imbuhnya
Seperti diketahui, KPK dalam OTT kasus suap pengurusan perkara di MA menetapkan sebanyak 10 orang menjadi tersangka.
Mereka diantaranya yakni, penerima suap Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung; Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung; Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung; Nurmanto Akmal, PNS di Mahkamah Agung.
Kemudian, Albasri PNS di Mahkamah Agung; Yosep Parera, pengacara; Eko Suparno, pengacara; dan debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) Heryanto Tanaka dan tersangka Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).
Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
TERPOPULER
