Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan politik identitas, tetapi identitas politik itu boleh.
“Jangan melakukan politik identitas, tapi identitas politik itu boleh, tidak terhindarkan,” ucap Mahfud MD kepada wartawan di sela kegiatan G20 Religion Forum (R20) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (2/11/2022).
Menurut Mahfud, Politik identitas itu berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa, bahkan juga bagi kemanusiaan.
Akan tetapi, di sisi lain, setiap organisasi politik memiliki identitas diri. Yang terpenting adalah organisasi politik tersebut tetap inklusif dan tidak melakukan politik identitas.
“Politik identitas itu, identitasnya dijadikan alat untuk menghegemoni, menguasai, dan mendiskriminasi seakan-akan orang lain salah. Tetapi, kalau identitas politik, itu kerja sama dengan yang berbeda. Tidak apa-apa punya identitas politik, kan partai juga punya identitas politik sendiri dalam AD/ART. Nah, itulah identitas politik,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan sama, Mahfud juga menyatakan bahwa manusia, apa pun agamanya, apa pun rasnya, dan di mana pun tempatnya, harus bersaudara dalam membangun kemajuan bersama.
“Itulah sebabnya sejak awal pemerintah ikut bersemangat mendukung acara ini (R20),” ucap Mahfud.
Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga terlibat dalam mendukung acara R20, mengungkapkan bahwa pihaknya turut mendorong agar R20 memiliki keberlanjutan.
“Gus Yahya juga akan mendorong supaya ini (R20) ada kontinuitas,” ucapnya.
Baca Juga: TII: KPU dan Bawaslu Harus Sanksi Peserta Pemilu yang Pakai Politik Identitas Berbasis SARA
Hal yang menjadi kebanggaan, Erick melanjutkan, tidak ada negara lain G20 sebelum Indonesia yang melaksanakan Religion 20.
