Suara.com - Kawanan Rizieq cs yang tergabung Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/11/2022) untuk menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Merespons tuntutan tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuntutan dari massa GNPR tersebut sangat absurd dan tidak berdasar.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," tegas Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Lebih lanjut, Juri mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global. Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global.
Sementara di saat yang bersamaan, pemerintah juga terus melanjutkan program program prioritas nasional untik membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.
"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,”ujarnya.
Ketua KPU RI 2016-2017 ini juga menilai, aksi yang dilakukan kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi, yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.
"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat."
Sebelumnya, Presidium GNPR menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," katanya.
Slamet menganggap, permintaan umat itu logis dan lumrah dalam kehidupan berdemokrasi serta dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, GNPR mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut turun ke jalan menjalani aksi 411.
"Guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita."
TERPOPULER
