Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menyikapi Aksi 411 yang digelar Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) serta rencana gelaran Reuni 212. PBNU mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya memainkan politik identitas.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menilai kalau gelaran tersebut tidak mengandung manfaat dan hanya akan merugikan bangsa.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Rahmat di Jakarta, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menilai kalau politik identitas itu aksi pembodohan kepada masyarakat. Sebab, melalui politik identitas itu justru bangsa akan kehilangan energi positif lantaran ada segelintir kelompok yang terus merawat dendam.
"Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," tuturnya.
Menurutnya, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. "Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," katanya.
Rahmat melanjutkan, bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya. Bukan menanamkan energi negatif.
Politik identitas, kata Rahmat, adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.
Dalam kesempatan itu, Rahmat meminta semua pihak untuk lebih dewasa dalam menjalani dinamika kebangsaan ini. Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua.
Baca Juga: Rocky Gerung: Warisan Jokowi hanya IKN yang Mangkrak dan Masyarakat Terbelah
"Kita sebagai Umat Islam harus ingat Kaidah Usul Fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar'ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih: bahwa 'Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan',"imbuhnya
