Suara.com - Menteri Koordinator Bidnag Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD membantah dalih Hary Tanoe yang merupakan pemilik MNC Group.
Mahfud MD membantah Hary Tanoe ketika menganggapnya bandel tidak ikut Analog Switch Off pada Rabu (2/11).
Mahfud MD vs Hary Tanoe bermula saat Hary Tanoe menyampaikan dalih mengapa MNC tidak mematikan siaran dengan sistem analog. MNC Group baru melaksanakan pemadaman siaran analog pada Kamis (3/11). Sikap itu terlambat satu hari setelah mendapat ultimatum dari Mahfud MD.
Hary Tanoe pun menyampaikan 7 alasan sikap tersebut. Berikut penjelasannya.
1. Dasar Hukum Analog Switch Off
Hary Tanoe menyampaikan UU Cipta Kerja memerintahkan ASO Nasional, bukan hanya Jabodetabek pada 2 November 2022. Kemudian, Mahfud MD pun mengatakan keputusan pindahnya TV Analog ke digital adalah keputusan dunia internasional dan sudah tertuang dalam undang-undang dengan musyawarah dan koordinasi.
Mahfud MD menyampaikan dan menghimbau agar aturan ini ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan tindakan polisionil. Analog Switch Off merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh ITU International Telecommunication Union selama belasan tahun. Mahfud MD juga menyampaikan, negara asia yang belum menerapkan adalah Indonesia dan Timor Leste.
2. Putusan MK Batalkan UU Cipta Kerja
Hary Tanoe menyampaikan alasan lainnya yakni MK telah membatalkan UU Cipta Kerja yang menyatakan: "Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja".
Namun, Mahfud MD menyampaikan MK tidak membatalkan ASO. Aturan ASO telah dibuat jauh sebelum adanya putusan MK.
3. Penduduk Jabodetabek Belum Siap
Dalih yang disampaikan Hary Tanoe lainnya yakni penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV Analog. Kebijakan peralihan ke TV digital ini dinilai merugikan masyarakat. Mahfud MD menyampaikan, sebanyak 98% masyarakat Indonesia telah siap beralih dari siaran TV analog ke digital.
4. Perbedaan Dasar Hukum ASO Di Luar Jabodetabek
Hary Tanoe juga mempermasalahkan perbedaan kebijakan ASO di luar dan di Jabodetabek. Mahfud MD pun telah membantah dalih Hary Tanoe.
Mahfud merinci bahwa telah ada 8 kota/kabupaten yang menggelar ASO sejak April 2022. Wilayah tersebut yakni Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab Kepulauan Meranti (Riau); Kabupaten Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Melaka (NTT); Kota sorong dan Kabupaten Sorong (Papua Barat).
TERPOPULER
