Suara.com - Koalisi Perubahan yang terdiri Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Kamis (10/11/2022). Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago melihat gagalnya deklarasi itu diakibatkan adanya perebutan kursi cawapres.
Arifki melihat posisi NasDem yang diuntungkan dengan mendeklarasikan Anies sebagai capres lebih awal. Sementara itu, Demokrat dan PKS harus berebut untuk kursi cawapres. Di mana, Partai Demokrat ingin mengusung ketua umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sementara PKS ingin Ahmad Heryawan yang mendampingi Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kesepakatan ini bisa terlaksana lebih cepat jika salah satu partai mengalah atau menerima tawaran lain sebagai pemimpin koalisi, serta jumlah kursi menteri yang lebih besar jika Koalisi Perubahan menang," kata Arifki dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Arifki juga melihat faktor lain mengapa Koalisi Perubahan mengurungkan niatnya untuk deklarasi di Hari Pahlawan Nasional. Menurutnya, Koalisi Perubahan hendak melakukan deklarasi di momentum yang tepat.
"Dengan belum munculnya capres dari PDIP dan KIB, koalisi perubahan tentu menyimpan nama cawapres untuk dikeluarkan pada saat yang tepat, sehingga tetap menjadi bahan percakapan pada momentum puncaknya," ujarnya.
Selain itu, Arifki juga melihat kalau penentuan nama cawapres akan berhubungan dengan basis wilayah. Dari nama-nama yang muncul sebagai Cawapres, seperti Ridwan Kamil, Aher, Khofifah, Cak Imin, dan AHY berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga ini menyulitkan capres mencari figur cawapres yang tepat.
"Koalisi pendukung Anies masih mencari titik temu, terutama penentuan kursi cawapres. Paling tidak harus ada yang mengalah. Mungkin saja dengan adanya jaminan sebagai pemimpin koalisi atau jatah menteri yang lebih besar. Ya, deal-dealnya pasti berada di ranah itu."
TERPOPULER
