Pemkab Mojokerto Raih Opini WTP dari Kemenkeu untuk yang ke-8 Kalinya

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah | Suara.com

Senin, 21 November 2022 | 15:50 WIB
Pemkab Mojokerto Raih Opini WTP dari Kemenkeu untuk yang ke-8 Kalinya
Pemkab Mojokerto meraih opini WTP dari Kemenkeu untuk yang ke-8 kalinya. (Dok: Pemkab Mojokerto)

Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan yang ke-8 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan tersebut, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jatim, Taukhid kepada Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, di Hotel Bumi Surabaya, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.

Pemkab Mojokerto meraih opini WTP dari Kemenkeu untuk yang ke-8 kalinya. (Dok: Pemkab Mojokerto)
Pemkab Mojokerto meraih opini WTP dari Kemenkeu untuk yang ke-8 kalinya. (Dok: Pemkab Mojokerto)

Sekretaris Daerah Jatim Timur Adhy Karyono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jatim Timur Taukhid, dan Kepala Kanwil DJP Jatim I, John Hutagaol juga menghadiri pemberian penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah, dari 38 kabupaten/kota, hanya ada satu daerah yang harus kita dorong. Kita semua harus terus menjaga apa yang sudah kita capai. Pertumbuhan ekonomi inklusif di masing-masing daerah juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat serta ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah," ujar Khofifah, Jatim, Senin, (14/11/2022) pagi.

Menurutnya, opini WTP ini merupakan hasil evaluasi laporan keuangan, namun paling penting dari opini WTP ini adalah kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, kebutuhan terkait pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tumbuh baik.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jatim, Taukhid mengatakan, penyampaian penghargaan ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan September kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi dari penyelenggaraan penatausahaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dari tahun ke tahun.

"Alhamdulillah, penilaian opini ini telah diberikan sejak tahun 2007 hingga saat ini. Pemerintah juga sudah memberikan penghargaan kepada yang berhasil memperoleh atau mempertahankan WTP 15 kali berturut-turut," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Taukhid juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.

"Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bupati Ikfina: Kegiatan P2L oleh KWT Bisa Atasi Masalah Ketahanan Pangan di Mojokerto

Bupati Ikfina: Kegiatan P2L oleh KWT Bisa Atasi Masalah Ketahanan Pangan di Mojokerto

News | Jum'at, 11 November 2022 | 15:36 WIB

PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Mencapai Rp9,17 triliun.

PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Mencapai Rp9,17 triliun.

| Rabu, 09 November 2022 | 09:10 WIB

Ekonomi Triwulan III Indonesia Tumbuh 5,7 Persen

Ekonomi Triwulan III Indonesia Tumbuh 5,7 Persen

| Selasa, 08 November 2022 | 06:23 WIB

Ekonomi Kuartal III 2022 Tumbuh 5,7 Persen, Kemenkeu: Sudah Lewati Level Prapandemi

Ekonomi Kuartal III 2022 Tumbuh 5,7 Persen, Kemenkeu: Sudah Lewati Level Prapandemi

Bisnis | Senin, 07 November 2022 | 20:09 WIB

Staf Kemenkeu Sebut Belanja Negara Bisa Terserap Maksimal pada Kuartal IV 2022

Staf Kemenkeu Sebut Belanja Negara Bisa Terserap Maksimal pada Kuartal IV 2022

Bisnis | Minggu, 06 November 2022 | 08:41 WIB

Bersiap Harga Rokok Naik Tajam

Bersiap Harga Rokok Naik Tajam

| Jum'at, 04 November 2022 | 09:18 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB