REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, membeberkan sejumlah hal yang akan terjadi dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI di DPR RI.
Menurutnya, akan ada 5 masalah yang dipertanyakan Komisi I DPR RI dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI. Menurutnya, berdasarkan data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Kemudian yang ketiga, menurutnya, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual.
Lalu yang keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," tuturnya.
Hasanuddin juga mengatakan, bahwa sebelum masuki masa reses pada 15 Desember 2022 nanti Fit and Proper Test calon Panglima TNI harus sudah digelar.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," pungkasnya.
Surpres
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetneg agar Surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin (28/11).
"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra kepada wartawan.
Indra menyampaikan, saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani sedang melakukan lawatan kerja ke Phnom Penh, Kamboja.
Puan menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA)
TERPOPULER
