Infografis
Suara.com - Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan, menilai, tak seharusnya Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya. Ia lantas membandingkan dengan apa yang terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di akhir masa jabatannya.
"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," kata Irwan kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Menurut Irwan, ketika Presiden SBY menjelang akhir masa jabatanya pada 2014, tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat capres lain. Bahkan, kata dia, Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral.
"Sikap Presiden SBY adalah negawaran. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," katanya.
Menurut dia, seharusnya masyarakat dibiarkan memilih pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakilinya tanpa dipengaruhi oleh segelintir kepentingan elit.
Menurutnya, membebaskan masyarakat menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial.
"Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," tuturnya.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat pribahasa, “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," sambungnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, meminta relawannya jangan salah pilih pemimlin di Pilpres 2024 mendatang. Ia meminta pilih pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya, ciri-cirinya berambut putih.
