Infografis
Said mengatakan Presiden Jokowi tidak mungkin mau mencampuri urusan hukum, apalagi Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang pencemaran nama baik dan penghinaan.
Said menambahkan kalaupun ada kritik yang berlebihan terhadap Presiden Jokowi, hukum dengan sendirinya yang bekerja, tanpa perlu mendorong-dorong Presiden untuk ikut campur.
"Tidak boleh, berbeda itu biasa. Bapak presiden itu dikritik biasa. Kalau ada yang over kritiknya sampai menghina, toh ada hukum kan tidak perlu didorong-dorong oleh relawan," ujar Said.
Setelah pernyataannya yang tersebar di media sosial mengundang pro dan kontra, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menjelaskan duduk perkaranya.
"Ya itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa, pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi, masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," kata Benny di Senayan, Senin (28/11/2022).
Benny mengatakan saat aspirasi disampaikan, Presiden Jokowi lebih banyak mendengar dan meminta semua pihak untuk bersabar.
"Kita hanya ingin memberi pesan saja bahwa itu bisa kita lakukan, ya untung kesabaran kita dilatih dididik dengan kesabaran presiden, yang mengatakan jangan dan sabar jangan melakukan hal-hal seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita," katanya.
"Nggak bolehlah negara ini dengan mimpi ya 275 juta anak-anak biar lebih maju dirusak oleh sekolompok orang yang tidak pernah move on, kemudian memelihara dendam yang diformalin, kemudian terus berupaya menjatuhkan pemerimtah dengan cara yang sesat." [rangkuman laporan Suara.com]
Baca Juga: Momen Dicium Bapak-bapak Relawan Jokowi Jadi Meme, Gibran 'Mewek': Aku Trauma, Emang Agak Unik...
