Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memangil Hakim Agung Gazalba Saleh, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Gazalba dipanggil untuk diperiksa penyidik di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022).
"Informasi yang kami peroleh benar hari ini tim penyidik menjadwalkan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di MA," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan.
Dia mengungkapkan, KPK sebelumnya telah mengirimkan surat kepada yang bersangkutan.
"Surat sudah dikirimkan, kami berharap para pihak tersebut koperatif, hadir memenuhi panggilan dimaksud," ujar Ali.
Masih Berstatus Hakim Agung
Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan bahwa Mahkamah Agung masih menunggu perkembangan proses hukum terhadap Gazalba Saleh sebagai tersangka.
"MA belum menonaktifkan GZ karena masih menunggu perkembangan proses hukumnya yang saat ini ditangani KPK," kata Andi saat dihubungi wartawan, Senin.
Dia mengatakan Mahkamah Agung nantinya bakal mengambil keputusan terkait nasib Gazalba dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Terkait proses hukum yang dihadapi GZ (Gazalba), MA nanti akan mengambil sikap pada waktunya sesuai peraturan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ajukan Praperadilan
Sebelumnya, Gazalba Saleh mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait penetapannya sebagai tersangka.
Hakim Agung tersebut mengajukan praperadilan pada Jumat (25/11) lalu dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Gugatannya sudah terdaftar dengan nomor perkara 110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.
Sidang perdana diagendakan pada Senin 12 Desember 2022 mendatang. Sebagai pemohon, Gazalba meminta Majelis Hakim membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, selaku termohon.
Kemudian menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 1 November 2022 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Lalu, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
TERPOPULER
