REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami aliran dana dugaan suap dan gratifikasi dari perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) yang menjerat pejabat Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan selain mendalami aliran dana, penyidik turut menelusuri pemberian mobil mewah dalam perkara ini. Penelusuran dilakukan terhadap tiga orang saksi.
"Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penerimaan uang dan kendaraan mewah oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).
Adapun ketiga saksi yang diperiksa adalah Mukaffi Jemi Naratama, pegawai PT Aria Citra Mulia periode 2014-2021, serta dua pengacara yaitu, Masnen Gustian dan Neshawaty Arsjad.
Ali bilang pemeriksaan dilangsungkan penyidik KPK di Polda Kalimantan Barat pada Senin (28/11) kemarin. Disebutkan pada pemeriksaan itu harusnya KPK mencecar lima orang saksi, namun dua orang lainnya mangkir. Keduanya adalah Dewi Ariati seorang ibu rumah tangga, dan Yayanti seorang karyawan swasta.
Suap Mobil Mewah
Pada Rabu (23/11) lalu, KPK menyebut AKBP Bambang Kayun Bagus diduga menerima uang milyaran rupiah hingga mobil mewah.
"Diduga tersangka terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah," kata Ali Fikri.
KPK telah menetapkan Bambang dan juga pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
KPK sebelumnya membenarkan sedang menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.
"Adapun pihak yang menjadi tersangka salah satunya benar pejabat di Divisi Hukum Kepolisian RI saat itu dan juga dari pihak swasta," tambah Ali.
Ali mengatakan KPK secara resmi akan menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup. Selain itu, KPK juga meyakini Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang ditangani tersebut.
"Sebagai upaya menjaga muruah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tersebut," ujar Ali.
Sementara itu, terkait penetapan sebagai tersangka oleh KPK, Bambang telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Dikutip dari laman https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Bambang mendaftarkan permohonan praperadilan pada Senin (21/11) dengan klasifikasi perkara sah atau tidak tidaknya penetapan tersangka. Permohonan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.
TERPOPULER
