Infografis
Menurut Dasco, UU IKN memang perlu direvisi karena, melihat perkembangan, ia mengakui ada beberapa yang perlu ditambahkan di dalamnya.
"Itu supaya lebih sempurna," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain untuk mendekati kata sempurna, Dasco mengatakan revisi UU IKN dilakukan agar implementasi aturan tersebut dilakukan secara tepat, termasuk terkait dana atau pembiayaan.
"Supaya implementasinya tepat dan juga waktu pengerjaan serta untuk mengumpulkan dananya bisa lebih mudah," kata Dasco.
Dasco mengatakan pelaksanaan revisi UU IKN memiliki tujuan ke arah lebih baik.
"Tentunya kita juga dengan semangat ingin juga supaya proyek ini bisa terealisasi tentunya. DPR RI sudah dengan kajian yang matang itu kemudian menyetujui adanya revisi undang-undang IKN demikian," kata Dasco.
APBN Bakal Biayai IKN?
Sementara itu, fraksi PKS di DPR RI menolak usulan pemerintah untuk merevisi UU IKN.
Penolakan fraksi PKS itu bertambah kencang ketika mereka mendengar informasi bahwa revisi dilakukan untuk memasukkan opsi pembiayaan IKN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Ketua DPP PKS sekaligus Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengakui dirinya mendengar tentang rencana memasukkan pembiayaan APBN untuk IKN melalui perubahan pada UU itu.
