Suara.com - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai agenda safari politik yang gencar dilakukan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem sebagai langkah mencuri start kampanye.
Ia menilai di satu sisi safari politik tersebut bukan kampanye karena kampanye harus melalui beberapa syarat. Namun, ia menyebut bahwa Partai Nasdem akan mengelak dengan beberapa alasan jika safari politik tersebut dituduh kampanye.
"Inikan menjadi dilema, di satu sisi dibilang kampanye juga bukan karena kampanye itu harus melalui beberapa syarat. Mereka bila dituduh kampanye pasti mengelak dengan alasan belum ada penetapan capres," kata Sugiyanto dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (6/12/2022).
Meski demikian, safari politik Anies dinilai sebagai bagian dari kampanye lantaran banyaknya massa yang hadir.
"Akan tetapi dengan hadirnya masa yang banyak juga bisa disebut sebagai bagian dari kampanye," lanjutnya.
Safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menurutnya dapat menjadi preseden sehingga bisa berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.
Menurutnya, hal tersebut bisa mengganggu jalannya pemerintahan apabila safari yang dilakukan Anies itu dicontoh calon-calon lainnya dan calon-calon legislatif dengan pengumpulan masa yang banyak.
"Kemudian jika ada larangan terhadap safari politik Anies dari kepolisian atau Pemda setempat saya pikir ada relevansinya karena dalam konteks yang lebih luas bisa berdampak buruk," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sugiyanto berharap supaya Anies yang sudah dicalonkan sebagai capres dari Partai NasDem itu bisa menahan diri untuk tidak melakukan safari politik supaya tidak menjadi kecemburuan terhadap pihak-pihak lain yang akan maju Pilpres dan Caleg.
"Mereka itu para Bacapres dan Bacaleg DPR dan DPRD bisa beranggapan dapat juga turun curi start kampaye dengan mengumpulkan masa. Artinya bila Anies bisa mereka juga harus bisa," ujarnya.
Ia menilai kekacauan politik bisa terjadi jika semua bacapres lain, misal Prabowo, Ganjar, AHY, Puan, dan lainnya serta para bacaleg DPR dan DPRD Kota serta Kabupaten curi start kampanye dengan mengumpulkan masa banyak.
"Jalannya roda pemerintahan baik pusat dan daerah akan terganggu lantaran KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pemerintah belum menyiapkan diri. Akibatnya bisa terjadi kekacauan politik yang dapat menganggu pelayanan publik," jelasnya.
Ia menyarankan kepada semua pihak untuk mematuhi aturan jadwal pemilu, baik Pilpres maupun legislatif karena undang-undang pemilu sudah ada dan KPU juga sudah menetapkan aturan pemilu.
"Tahapan pemilu sudah dibuat rinci oleh KPU. Waktu pendaftaran Pilpres dan legislatif juga sudah ada, termasuk jadwal kampanyenya. Jadi ikuti saja aturan KPU ini secara fair," pungkasnya.
TERPOPULER
