Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi. Hal tersebut disampaikan Jokowi mengingat pentingnya peningkatan konsumsi yang disertai dengan pengawasan.
"Saya meminta pada mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum tolong diberikan peringatan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lari turun ke 5,7 (persen), lari turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," tambahnya.
Kemudian Jokowi juga menyampaikan sejumlah arahan terkait kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 mendatang. Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.
"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," tuturnya.
Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang dinilai berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," ucapnya.
