"Rekrutmen harus mengedepankan sistem meritokrasi dan kesetaraan gender. Bukan hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata," ujarnya.
Masih menurut Arfianto, setiap partai diharapkan melakukan mekanisme pencalonan yang menyerap aspirasi dari pengurus daerah.
"Jangan sampai hanya pengurus pusat atau segelintir orang yang memutuskan siapa calon yang didukung," katanya.
