Infografis
News.Com.Au melaporkan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia kemudian memperbarui peringatannya jadi "berhati-hati".
"Parlemen Indonesia meloloskan revisi hukum pidana, yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah," tulis pembaruan di situs web Smart Traveler.
"Harap berhati-hati bagi wisatawan, karena kita melihat beberapa situasi yang tidak menguntungkan di mana kita harus memberi bantuan konsuler pada orang-orang yang tak sadar atau tak sengaja melakukan hal yang keliru."
3. Uni Eropa
22 dubes dari Uni Eropa pernah menentang pemberlakuan hukuman mati dalam RKUHP dan pasal terkait kumpul kebo. Dikutip dari dpr.go.id, kala itu para dubes disambut oleh Komisi III.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Taufiqulhadi pun menjelaskan kepada delegasi tersebut bahwa RKUHP dibuat untuk rakyat Indonesia, bukan dunia.
"Masyarakat Indonesia tidak sama dengan rata-rata masyarakat Eropa yang homogen. Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Kami ada lebih dari 14 ribu pulau dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan puluhan agama besar dan kecil. Kami ingatkan, kami sedang membuat UU untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Itu harus dipahami,” ujar Taufiq, Selasa (27/3/2018).
Ia menceritakan bahwa perspektif Barat sempat ingin dipaksakan masuk dalam perumusan RKUHP ini.
"Mereka sempat mengancam, kalau HAM tidak dipertimbangkan akan berefek pada ekonomi,” ungkap Taufiq.
4. PBB
Baca Juga: Politisi Gerindra: Turis Asing Pasangan Diluar Nikah Boleh Tidur Sekamar, Asal Tidak Ada Aduan
Dalam keterangan pers, pada Kamis (8/12/2022), PPB mengaku khawatir RKUHP disahkan. Ada beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum internasional dan prinsip dasar HAM.
