REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas. Hal itu disampaikan Mulyanto menanggapi aksi protes Bupati Kepulauan Meranti, Riau. Muhammad Adil.
Sebelumnya, beredar video debat antara Bupati Adil, dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman gegara memprotes soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Terkait masalah itu, Mulyanto mengatakan Jokowi harus memperhatikan aspirasi yang disuarakan oleh Adil terkait DBH.
Aspirasi itu perlu ditangani secara serius, mengingat isu terkait bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat sensitif. Ia berujar apabila tidak dikelola dengan baik bisa berdampak luas hingga ke masalah kedaulatan negara.
"Sudah saatnya presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini. Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Mulyanto meminta pemerintah, khususnya Jokowi untuk meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil migas. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya.
Ia menyarankan agar Jokowi melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal itu untuk menghindari kesan adanya daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasu, namun tidak dapat menikmati hasilnya.
"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.
Presiden Jokowi, kata Mulyanto, harus belajar dari sejarah yang ada. Di mana hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil serupa yang dipermasalahkan Bupati Meranti.
Mulyanto menambahkan aturan terkait dana bagi hasil ini sudah lama berlaku sehingga beberapa poin dalam aturan tersebut sudah tidak relevan. Terutama kalau dikaitkan dengan semangat otonomi daerah dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan daerah-daerah terpencil.
Karena itu Mulyanto menilai apa yang disampaikan Adil merupakan permintaan yang wajar. Mulyanto berkeyakinan, banyak pejabat daerah lain yang mungkin memiliki aspirasi sama dengan yang disampaikan Adil terkait DBH Migas.
"Presiden harus berani membuat terobosan yang menguntungkan masyarakat daerah penghasil migas dan minerba. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tapi tidak sejahtera. Ini kan tidak adil dan juga bertentangan dengan ruh konstitusi bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat," kata Mulyanto.
Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
TERPOPULER
