REGIONAL:
Suara.com - Wacana presiden tiga periode bak buih di atas lautan, terombang-ambing dan kerap muncul hilang timbul. Isu ini makin deras di masa periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Banyak kalangan dan kritikus menilai, sejumlah elite terutama di lingkaran Presiden Jokowi tengah berubaya mendorong Jokowi agar lebih lama lagi 'berkuasa' di negeri ini. Faktanya, para pendengung Jokowi tiga periode memang lebih condong diutarakan oleh para elite pendukung sang Presiden.
Jika merunut ke belakang, wacana jabatan presiden 3 periode itu didengungkan oleh sejumlah elite, mulai dari jajaran menteri, petinggi partai, hingga barisan pendukung atau relawan Jokowi. Respons Jokowi sendiri di setiap wacana muncul tak selalu sama.
Sampai ada yang menuding, Jokowi bahkan 'menikmati' wacana tersebut. Lantas siapa saja barisan pendengung Jokowi tiga periode? simak rangkumannya.
Di 2019
Isu jabatan presiden tiga periode pertama kali timbul di 2019. Bermula dari isu amandemen UUD 1945. Sejumlah usulan masa jabatan presiden mengemuka di tahun ini.
Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun untuk satu periode. Ada pula yang usul masa jabatan presiden jadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali.
Ada juga yang menginginkan masa jabatan presiden tetap 5 tahun, namun bisa dipilih untuk 3 kali.
Merespons isu tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak setuju. Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana presiden tiga periode tersebut.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada 2 Desember 2019.
Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.
Setelahnya isu jabatan presiden 3 periode kemudian redam seiring penegasan Jokowi tersebut.
Di 2021
Sempat hilang di 2020 di mana ketika itu masyarakat dan pemerintah tengah disibukan dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Gonjang-ganjing politik dalam negeri sedikit mereda.
Namun wacana jabatan presiden tiga periode kembali muncul di 2021. Pada Maret 2021 Isu ini menyeruak setelah mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.
Suhu politik saat itu pun kembali menghangat. Banyak kalangan dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode. Meski demikian, sayup-sayup sejumlah pihak juga menyatakan keinginan agar Jokowi bisa jadi tiga periode.
Seperti di 2019, Jokowi menegaskan tidak berminat menjabat presiden tiga periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Lagi-lagi Jokowi tegas menyatakan, sikapnya tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi selama dua periode.
Meski demikian, sejumlah kalangan dekat Jokowi banyak yang mendengungkan masa jabatan presiden tiga periode. Di mana salah satu alasannya adalah masa pandemi Covid-19.
Di 2022
Sempat reda dan hilang nyaris setahun, wacana sama kembali menyeruak di Maret 2022. Kali ini lebih masif, terang-terangan sejumlah pentolan partai pendukung Jokowi mulanya mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.
Isu itu pertama kali mencuat kala Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya penundaan pemilu. Bak permainan estafet, isu tersebut kemudian ditangkap dan diamini oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Lama-kelamaan isu penundaan pemilu berubah jadi wacana presiden tiga periode. Kali ini kalangan menteri bertindak sebagai pendengung. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Cukup lama isu masa jabatan presiden tiga periode itu beredar. Hingga akhirnya Jokowi kembali angkat bicara. Kali ini sang presiden sekali lagi menegaskan dirinya bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).
Meski demikian, saat itu Jokowi menambahkan, wacana penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode tidak bisa dilarang. Kata dia, hal itu bagian dari demokrasi.
Pernyataan itu memantik kritik, khususnya dari para 'lawan' politik Jokowi atau yang di luar pemerintahan. Jokowi dianggap tidak tegas, bahkan 'menikmati' wacana tersebut.
Tak hanya kritik, sejumlah aksi massa digelar di beberapa daerah, mereka tegas menolak adanya penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode.
Akhirnya, pada April 2022, Jokowi menegaskan agar jajaran menterinya lebih fokus pada masalah yang dihadapi negara. Ia melarang para menterinya bicara lagi soal isu presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Di Agustus 2022
Hanya tenggelam beberapa bulan, wacana presiden tiga periode kembali menggema di Agustus 2022 lalu. Kali ini wacana tersebut dilontarkan dari kalangan pendukung atau relawan Jokowi saat acara Forum Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia yang dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022.
Kali ini sikap Jokowi nampak 'abu-abu'. Jika sebelumnya tegas menolak, saat ini ia menyebut usulan presiden tiga periode adalah bagian dari demokrasi.
Dalam forum itu Jokowi berkata tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode.
"Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan," kata Jokowi di hadapan para pendukungnya di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan, usulan presiden tiga periode adalah bagian dari demokrasi. Baginya, wacana itu tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mundur.
Di Desember 2022
Bisa dibilang tahun 2022 menjadi pemanasan para parpol menjelang Pemilu 2024. Seiring itu, wacana presiden tiga periode makin kencang berhembus. Sejumlah elite silih berganti mendengungkan isu tersebut.
Adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang mendadak memanaskan suasana politik Indonesia di tengah ramainya gonjang-ganjing isu capres.
Bamsoet yang juga politisi Partai Golkar menyoroti dampak pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap kestabilan Indonesia yang tengah berjuang bangkit pasca-pandemi Covid-19 dan di tengah krisis global.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," ujar Bamsoet dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Apa yang dilontarkan Bamsoet langsung disambut kritikan dari sejumlah elite partai maupun pegiat demokrasi. Simak artikel lengkapnya di sini.
TERPOPULER
