REGIONAL:
Suara.com - Bupati Meranti Muhammad Adil menolak minta maaf atas ucapannya terhadap Kementerian Keuangan yang ia sebut diisi setan dan iblis. Ia tak terima dengan sistem Dana Bagi Hasi (DBH) minyak di wilayahnya.
Pernyataan Muhammad Adil di depan anggota Kemenkeu yang diabadikan dalam video itu membuat Stafsus Menkeu Yustinus menuntut permohonan maaf. Adil bahkan terkena teguran dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kendati menimbulkan kontroversi dan protes dari pemerintahan, Adil menolak untuk minta maaf.
"Enggak perlu lah minta maaf. Itu kan pertanyaan saya kenapa perlu saya minta maaf. Itukan pertanyaan bukan pernyataan," kata Adil dikutip Wartekonomi --jaringan Suara.com, Selasa (12/12/2022).
"Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu, pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atau setan?" Adil mengklarifikasi isu yang beredar.
Amukan Bupati Meranti tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman, pada saat melakukan rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada hari Kamis (9/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menanyakan terkait dengan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Adil menyebut bahwa pada tahun 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel.
Padahal menurutnya, dengan merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, pembahasan APBD Meranti pada tahun 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia yang dikabarkan naik menjadi US$100 per barel.
Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang beredar, Bupati Meranti, Muhammad Adil, mengaku muak melihat perwakilan Kementerian Keuangan yang hadir di rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia.
“Izin, Pak. Saya enek lihat Bapak di sini,” kata Bupati Meranti Muhammad Adil seperti dikutip dari video, Senin (12/12/2022).
Awalnya, Muhammad Adil blak-blakkan menyampaikan pendapatnya di depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. Kemudian, dirinya mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
Dirinya mengeklaim, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, tetapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah.
Setelah itu, Muhammad Adil juga menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan.
“Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan, jangan diambil lagi minyak di Meranti,” katanya. “Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pusat,” imbuh Adil.
Ia juga mengeluhkan soal kesulitan mengangkat warga di daerahnya dari kemiskinan.
“Bagaimana kami akan mengangkat kemiskinan nelayan, petani, buruh?”
Adil lalu mengusulkan, jika pemerintah Indonesia tidak mau mengurus, serahkan saja daerah itu ke negara tetangga.
TERPOPULER