Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkap bagaimana sejumlah pejabat di Pemprov DKI memiliki harta yang melimpah. Bahkan ia menyebut ada pejabat DKI yang punya tahan hingga puluhan bidang.
Hal itu ia katakan saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022) kemarin.
Alexander berujar dari data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki tanah mencapai 20-25 bidang.
"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," ujar Alexander.
"Saya cek itu, wah, bidang tanahnya 20-25, waras enggak sih kita ini," sambungnya.
Tak hanya itu saja, Alexander juga mengungkapkan, ia mendengar ada oknum pejabat Pemprov DKI yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) hingga pengurusan perizinan.
Hal itu, kata dia, menjadi titik paling rawan kebocoran anggaran di DKI.
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ," kata Alexander pada wartawan.
Karena itu, Alexander mengingatkan, pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat penting. Sebab, APBD DKI mencapai lebih dari Rp 80 triliun.
Dia mengatakan anggaran sebesar itu sangat rawan dikorupsi jika tidak dikelola dengan baik.
"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibu kota negara, tapi besarnya APBD lebih dari Rp80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," tutur Alex.
Bikin Iri Pejabat Kementerian
Mewahnya penghasilan pejabat Pemprov DKI menurut Alexander bahkan sampai bikin iri pejabat Kementerian. Ia mengungkapkan, ada salah satu pejabat di Kementerian yang iri dari hasil pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata. Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ungkapnya.
Alexander juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta agar menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan, karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.
