Tudingan KPK Sebut Pejabat DKI Punya Harta Melimpah Tanah Di Mana-mana, Penghasilan Sampai Bikin Iri Orang Kementerian

"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibu kota negara, tapi besarnya APBD lebih dari Rp80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," tutur Alex.

Bikin Iri Pejabat Kementerian

Mewahnya penghasilan pejabat Pemprov DKI menurut Alexander bahkan sampai bikin iri pejabat Kementerian. Ia mengungkapkan, ada salah satu pejabat di Kementerian yang iri dari hasil pegawai Pemprov DKI Jakarta.

"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata. Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ungkapnya.

Alexander juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta agar menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan, karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

Apa Kata Pj Gubernur DKI?

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Rombongan KPK menyambangi Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (15/12/2022). [Suara.com/Fakhri Fuadi]

Terkait itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI dan KPK akan melakukan koordinasi pencegahan korupsi. KPK akan mengirim Satuan Tugas (Satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu pencegahan korupsi.

"Pak Alexander Marwata juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," kata Heru kepada wartawan.

Heru menjelaskan komitmen ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan korupsi. Ia berharap komunikasi Pemprov DKI dengan KPK terus berjalan dengan baik.