Suara.com - Kunjungan bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan ke beberapa daerah dinilai tidak mencuri start kampanye. Kegiatan Anies masih dalam hal wajar karena hanya bertemu saja dan tidak mengajak orang memilihnya.
Hal itu diungkap oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro.
Menurut Siti, Bawaslu hanya tinggal melihat aturan yang berlaku terkait safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Apa yang dilanggar? Kan, dia nggak gubernur lagi dan sudah lepas," ucap dia dikutip dari Wartaekonomi.co.id---jaringan Suara.com pada Selasa, (20/12/2022).
![Anies Baswedan di Makassar [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/10/55877-anies-baswedan.jpg)
Siti mengungkapkan bahwa, mantan Menteri Pendidikan tersebut bisa saja dikenakan sanksi apabila kunjungannya masuk ke pelanggaran aturan.
"Apakah dia bilang pilih saya? Kan, nggak. Jadi, kriteria kampanye dan curi start itu apa?" tuturnya.
Di samping itu, Siti juga menyinggung soal Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia menilai kalau Ganjar juga melakukan kegiatan yang sama seperti Anies.
Namun akan berbeda cerita jika kampanye politik seperti Anies dilakukan Ganjar, bisa terkena sanksi karena masih menjabat sebagai gubernur.
Terlepas dari itu, Siti meyakini Bawaslu bisa menentukan yang mana pelanggaran dan tidak karena orang-orangnya mengerti hukum.
Baca Juga: Kerap 'Senggol' Anies, Elite PDIP Disentil Keras Politisi NasDem: Seperti Orang Kurang Kerjaan
"Sudah paham ada fakta hukumnya. Ketika menuduh itu ada fakta hukumnya. Jangan ketika mengatakan dia curi start dan kampanye, ternyata fakta hukumnya enggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah.
Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu.
Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres.
"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
