Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Dalam paparannya, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menilai kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah secara umum tergolong kuat dan menjadi salah satu yang menonjol di tingkat nasional. Hal tersebut tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.
“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah dan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Sejalan dengan itu, Bima menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbukaan informasi yang membuat setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.
“Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Selain efisiensi, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, meskipun tidak selalu mudah, sinergi menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program prioritas nasional.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.
Dalam konteks tersebut, optimalisasi aset dan inovasi pembiayaan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Terakhir, Bima menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, daerah mampu menjadikan program prioritas sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala daerah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah akan selalu terdepan,” pungkasnya. ***
TERPOPULER
