Suara.com - Presiden Jokowi menegaskan supaya tidak ada lagi politik identitas dan agama dalam kontestasi politik 2024. Jokowi bahkan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memberi peringatan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran.
Politisi senior PDIP Pandan Nababan merespon arahan Presiden Jokowi. Menurut dia, partai berlambang banteng tersebut sudah tidak lagi menggunakan isu-isu sensitif dalam kontestasi perpolitikan.
"Pertama kali saya katakan yang paling berbahagia ini PDIP. Karena soal itu kita sudah final. Di PDIP tidak ada lagi identitas," ujar Panda dalam program Catatan Demokrasi yang diunggah lewat Kanal YouTube tvOneNews pada Rabu, (21/12/2022.
Panda mengaku, PDIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri tak perlu lagi repot-repot mengklarifikasi bahwa pihaknya tak terlibat dengan isu sensitif tersebut. Sebab, PDIP sudah mencapai satu kesatuan yang sama mulai dari Ketua Umum partai sampai dengan anggota.
"Itu semacam refleksi buah dari pada pemahaman kami terhadap nasionalisme dan pancasila," tuturnya.
Lebih lanjut, saat ini PDIP justru fokus membuat program bagaimana mana memajukan serta menghadapi problem kebangsaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.
Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).
Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.
Baca Juga: Eks Asisten Resmi Dilantik Jadi Polisi, Kaesang Pangarep Hadir di SPN Lido: Sudah Tak Usah Nangis
"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.
"Ngipas-ngipasin dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu," katanya.
Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan.
Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras.
"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi.
