Suara.com - Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara mengenai tuduhan yang disasarkan kepada istana soal intervensi pemilu.
Seperti yang diketahui, beberapa saat lalu muncul tudingan dan kecurigaan yang menyebut bahwa pihak istana melakukan intervensi terhadap gejolak politik di Indonesia.
Mengutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Moeldoko secara tegas menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, bahkan pihak istana tak ikut campur tangan dengan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU, kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis, apalagi KSP sama sekali,” ujar Moeldoko di Jakarta dikutip dari Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini pemerintah lebin fokus untuk menyelesaikan baik program maupun proyek nasional strategis yang sudah ditetapkan dan sisa 2 tahun lagi.
KSP juga tak pernah melakukan politik praktis, sebab mereka lebih fokus dalam membantu mengejar penyelesaian berbagai proyek pemerintah.
“Kita fokus pada program-program pemerintah, khususnya mengejar proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi ya karena kita tinggal waktu 2 tahun," tutur Moeldoko.
"Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis kira-kira nanti presentasinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan,” sambungnya.
Selain itu, Moeldoko meminta semua pihak supaya tak terburu-buru berfikiran negatif kepada pemerintah.
Pasalnya, pemerintah disebut tak pernah ikut campur dengan proses penyelenggaraan pemilu.
“Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program,” pungkas Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
KPU pun mengumumkan partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual. Usai penetapan tersebut, partai Ummat membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut.
TERPOPULER
