REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat publik bertanya-tanya terkait panasnya isu reshuffle yang disebut-sebut bakal menyasar jajaran menteri dari Partai NasDem. Terkini, sang Presiden memberikan respons misterius yakni cuma tersenyum dan mengangguk.
Presiden Jokowi kembali dicecar awak media seputar kemungkinan adanya reshuffle kabinet di jajaran menterinya saat meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap I, Senin (26/12/2022) kemarin.
Menjawab pertanyaan itu, Jokowi hanya tersenyum sembari berkata "Ya dengar (isu reshuffle)," ujarnya sembari tertawa kecil.
Sejumlah awak media kembali bertanya siapa saja menteri yang bakal di-reshuffle kali ini, apakah termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya?
Lagi-lagi Jokowi hanya tertawa kecil mendengar pertanyaan awak media itu.
Namun, saat ditanya soal kisi-kisi reshuffle, Jokowi menjawab dengan bahasa isyarat oke dengan kedua tangannya.
"Cluenya.... Ya udah," ucap Jokowi sembari menggerakan kedua tangannya.
Isyarat akan adanya reshuffle kabinet sebelumnya dilontarkan Jokowi saat meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022).
"Mungkin" ujar Jokowi menjawab pertanyaan awak media seputar adanya hasil survei yang menyebut publik menginginkan ada evaluasi menteri.
Meski demikian, Jokowi tak menjawab ketika ditanya kapan reshuffle bakal dilakukan.
"Ya nanti," katanya.
Sebagai informasi, di periode kedua pemerintahannya ini, Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.
Pertama yakni pada 23 Desember 2020 dengan merombak Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri KKP, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Reshuffle kedua dilakukan pada 28 April 2021. Saat itu Jokowi membentuk kementerian baru dan melebur dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kemendikbudristek. Serta menunjuk Kepala BRIN dan juga Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Lalu reshuffle ketiga pada 15 Juni 2022 yakni merombak Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Mendagri, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Respons Keras NasDem
Munculnya nama menteri dari NasDem yang disebut-sebut bakal direshuffle awalnya muncul ketika Ketua DPD PDIP Djarot Syaiful Hidayat terang-terangan menyebut dua menteri dari NasDem layak dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujar Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Untuk diketahui dalam Kabinet Indonesia Maju Nasdem menempatkan 3 menteri yakni, Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya Bakar (Menteri LHK) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate.
Pernyataan Djarot itu sontak membuat isu reshuffle makin panas, dan direspons oleh politikus NasDem Irma Suryani Chaniago.
Dia meminta agar Djarot tidak asal bicara, karena pergantian susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," tegas Irma, Minggu (25/12/2022).
Irma lalu menjabarkan prestasi yang telah ditorehkan Menteri Siti Nurbaya di mana mampu menekan angka kebakaran hutan yang berdampak positif untuk kualitas udara. Kemudian penanaman mangrove dilakukan secara masif guna mencegah abrasi.
"Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," terang Irma.
Irma juga membeberkan di era Siti Nurbaya banyak sangsi tegas yang diberikan kepada pelanggar penggunaan lahan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Kementerian Pertanian yang dipegang Syahrul Yasin Limpo juga berhasil menjaga nilai pertanian, terutama di masa pandemi Covid-19.
"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian," ucap Irma.
Karena itu ia meminta Djarot Syaiful Hidayat yang juga mantan Walikota Blitar untuk melihat data mengenai impor beras, sebab selama ini Syahrul selalu menegaskan Indonesia tidak perlu melakukannya karena stok di petani sudah cukup.
TERPOPULER
