Infografis
- TKA hanya berlaku untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan juga harus memiliki kompetensi tertentu.
- Kemudahan mendapatkan RPTKA hanya untuk TKA Ahli.
5. Pesangon
- Pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pekerja/buruh yang mengalami PHK mendapatkan kompensasi PHK sebanyak 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja serta 6 kali ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
- JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah.
- Tidak akan mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.
- Pembiayaan JKP semua bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.
7. Waktu Kerja
- Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU no 13 tahun 2003, dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang akan lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya untuk pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital dan lainnya).
Kontroversi Perppu Cipta Kerja
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Jokowi dianggap kontroversi lantaran kebijakan ini dilakukan tiba-tiba setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar.
Sebelum Perppu Cipta Kerja terbit, ada usulan Undang-Undang Ciptaker untuk disahkan. Namun MK sendiri menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional secara bersyarat.
Keputusan MK ini berdasakan gugatan kalangan masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Ciptaker atau UU Ciptaker. MK menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 karena belum ada standar baku pembuatan Omnibus Law. Selain itu juga, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatannya.
Lalu tiba-tiba, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai ganti UU Ciptaker yang ditolak. Menurut Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, langkah Jokowi adalah pelecehan terhadap MK.
"Dengan mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu, Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK," kata Denny dalam keterangan tertulisnya Sabtu (31/12/2022).
Ia mengemukakan, jika nantinya akan disetujui DPR menjadi undang-undang, namun tidak ada pelibatan publik di dalamnya.
"Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi undang-undang, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali,"
Demikian penjelasan seputar Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan link download Perppu Cipta Kerja.
