Infografis
Sebelum Perppu Cipta Kerja terbit, ada usulan Undang-Undang Ciptaker untuk disahkan. Namun MK sendiri menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional secara bersyarat.
Keputusan MK ini berdasakan gugatan kalangan masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Ciptaker atau UU Ciptaker. MK menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 karena belum ada standar baku pembuatan Omnibus Law. Selain itu juga, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatannya.
Lalu tiba-tiba, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai ganti UU Ciptaker yang ditolak. Menurut Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, langkah Jokowi adalah pelecehan terhadap MK.
"Dengan mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu, Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK," kata Denny dalam keterangan tertulisnya Sabtu (31/12/2022).
Ia mengemukakan, jika nantinya akan disetujui DPR menjadi undang-undang, namun tidak ada pelibatan publik di dalamnya.
"Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi undang-undang, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali,"
Demikian penjelasan seputar Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan link download Perppu Cipta Kerja.
