Infografis
Suara.com - Kepala Bidang Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengaku lembaga antikorupsi sempat melakukan kajian untuk dapat meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka.
Namun Ali menegaskan, kajian itu jauh sebelum kasus Formula E yang masuk ke penyelidikan KPK. Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan dari mantan pimpinannya, Bambang Widjojanto atau BW, yang menyebut sejumlah petinggi KPK berupaya mengubah Perkom KPK guna dapat mempersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Hal ini masih terus dikaji di internal KPK, yang di antaranya jauh sebelumnya muncul dari salah satu ide inovatif pada penugasan proyek perubahan di pendidikan kepemimpinan yang diikuti salah satu pegawai KPK , sehingga gagasan tersebut tentu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses penanganan perkara tertentu di KPK," kata Ali dalam keterangan, Senin (2/1/2023).
Dia menegaskan KPK tetap mematuhi perundang-undang yang berlaku. Gagasan untuk mengkaji Pasal 44 di Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 dilatarbelakangi banyak praperadilan terhadap lembaga antikorupsi.
"Dan tentu dalam rangka mengikuti perkembangan hukum penanganan perkara oleh KPK. Pengayaan ide ini tentunya dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah maupun diskusi dengan para pakar untuk menjawab dinamika kebutuhan dalam penerapan ketentuan sebuah perundang-undangan," jelasnya.
Kata Ali, hal itu bertujuan untuk menjawab tantangan kebutuhan penafsiran, maupun mengisi kekosongan hukum pada pasal UU, sehingga lebih dinamis dan sesuai dengan perubahan zaman.
"Dalam beberapa catatan KPK, seringkali kesulitan memperoleh data, Informasi, dan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara karena statusnya masih penyelidikan," ujarnya.
"Sehingga instansi pemilik informasi, sesuai kebijakan mereka, belum bisa memberikan data-data tersebut kepada KPK sejauh belum pada tahap penyidikan. Termasuk penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negaranyam," sambung Ali.
Bahkan kata dia, dalam praktiknya, beberapa pihak otoritas negara lain juga hanya bisa membuka Informasi yang dibutuhkan KPK, jika sudah pada tahap penyidikan.
"Oleh karenanya, ide dan inovasi ini menarik untuk terus dilakukan pengayaan. Sekalipun, sejauh ini masih sebatas pada tahap diskusi internal dan belum diimplementasikan pada praktik penanganan perkara oleh KPK," sebut Ali.
