Klaim Tak Akan Baper Jika Terdepak, Gus Choi NasDem: Presiden Punya Hak, Pengusung Juga Punya Hak!

Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie, mengatakan bahwa kabar perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bukan lah kabar angin. Menurutnya, NasDem sendiri tak merasa masalah.

"Bagi NasDem nggak ada masalah, di NasDem ya kabar itu kabar bukan kabar angin, memang kabar beneran," kata pria yang akrab disapa Gus Choi di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Ia mengatakan, pihaknya sudah memperhitungkan baik resikonya maupun keuntungan dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi.

"Nah tapi kita sudah siap semua kita diajak siap setiap menganbil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntugannya, itu sudah, sudah dihitung plus minusnya jadi nggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak, pengusung juga punya hak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Choi menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan sakit sakit bila terdepak dari kabinet pemerintahan. NasDem hanya akan mengganggap hal itu sebagai cara politik yang tak dewasa.

"Itu gak perlu sakit hati, nggak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan 'oh begini cara berpolitiknya' 'oh ini kurang dewasa' jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan mah tetap harus ada," pungkasnya.

Reshuffle

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.

"Ya, nanti," ungkapnya.

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.