Tegaskan Gerindra Dukung Pemilu Proporsional Terbuka, Prabowo: Kalau Tertutup Hanya DPP Partai yang Menentukan

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pihaknya lebih mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka ketimbang dilakukan secara tertutup. Ini jelas berbeda dengan PDI Perjungan.

"Kita semua seluruh anggota menghendaki terbuka," kata Prabowo ditemui di Kantor Bappilu Gerindra, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (7/1/2023).

Prabowo menilai dengan sistem pemilu proporsional terbuka akan kebih banyak keterwakilan bagi rakyat melalui anggota legislatif. Termasuk mewakili semua kalangan.

"Karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan jadi umpama di satu dapil ada 6 calon di satu partai, bisa mewakili ada yang perempuan ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, proporsional tertutup atau hanya coblos partai nanti hanya partai yang menentukan, bukan mewakili rakyat.

"Jadi yang terbuka lebih membuka keterwakilan lebih demokratis. Nanti kalau tertutup ya DPP yang menentukan, bukan rakyat dari bawah," pungkasnya.

Pernyataan Ketua KPU

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asyari, mengatakan bahwa Pemilu 2024 mendatang ada kemungkinan kembali ke sistem proposional tertutup. Meski demikian, hal tersebut memang masih jadi pembahasan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kira-kira bisa diprediksi atau nggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam sambutannya di acara 'Catatan Akhir Tahun KPU RI 2022' di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ia mengatakan, sistem proprosional terbuka pernah terjadi pada Pemilu 2009 lalu lewat putusan MK. Kemudian pada Pemilu 2014 dan 2019 berlanjut, dan jika ingin kembali tertutup harus lewat putusan MK kembali.

"Kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK, kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual MK, kemudian yang verifikasi faktual hanya partai-partai kategori tertentu itu juga MK," tuturnya.

Lebih lanjut, dengan adanya kemungkinan sistem proposional tertutup ini, Hasyim mengingatkan kepada para bakal calon anggota legislatif kekinian menahan diri untuk melakukan sosialisasi dengan kampanye dini. Sebab, jika diputuskan oleh MK kembali tertutup maka semua akan sia-sia.