3 Partai Ini Dulu Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Kenapa Kini Tinggal PDIP Saja?

Farah Nabilla

Senin, 09 Januari 2023 | 14:13 WIB
3 Partai Ini Dulu Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Kenapa Kini Tinggal PDIP Saja?
Tujuh elite partai politik bergandengan tangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). Delapan parpol Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat membaca pernyataan sikap delapan parpol yang menolak Sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. [ANTARA/Syaiful Hakim]

Suara.com - Polemik skema Pemilihan Umum antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup masih menjadi perdebatan antarpartai. Terbaru, delapan parpol sudah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup merupakan sebuah sistem yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan. Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.

Sebelumnya, ada tiga partai politik yang pernah mendukung sistem proporsional tertutup ini. Mereka adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).

"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.

Kendati begitu, dua partai yang pertama disebut kini menyatakan penolakannya terhadap Pemilu sistem proporsional tertutup.

Golkar, melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin, menganggap sistem proporsional terbuka lebih mewakili aspirasi publik.

Ia menuturkan, pihaknya tak yakin dengan sistem pemilu proporsional tertutup bakal lebih baik.

"Jadi partai politik tidak kemudian menjadi ego di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu ikut menghadiri pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023).

"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi PKS.

Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.

Kenapa PDIP Bersikukuh Sistem Proporsional Tertutup?

Sejauh ini ada delapan partai politik yang mendeklarasikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu adalah Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra 

PDIP sendiri tak mengikuti deklarasi penolakan tersebut. Partai penguasa saat ini tersebut dinilai punya banyak keuntungan dari sistem proporsional tertutup hingga enggan menolaknya.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa PDIP memang mengusulkan agar Pileg dikembalikan ke sistem profosional tertutup. 

"Kita mengusulkan nanti Pileg dengan proporsional tertutup. Tetapi instrumennya prof Mahfud yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan realible itu harus disekolahkan dulu, Lemhanas," kata Hasto. 

"Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementiary treshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita, sehingga disiapkan, kasih raportnya disitu," sambungnya. 

Hasto kemudian bercerita bahwa PDIP di internal sudah menerapkan sistem proporsional tertutup ini pada saat pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Alasannya juga untuk menekan biaya politik yang besar. 

Menurutnya, sistem proporsional tertutup dijalankan dengan melakukan serangkaian tes seperti psikotes hingga tes tertulis untuk mengetahui komitmen para calon ketua DPC yang ingin memimpin.  

"Maka, kemudian kita haramkan voting. Tetapi dengan merit sistem, kita punya instrumennya, intrumen psikotestnya kita punya, ini prof integritasnya, kemampuan intelektual, manajerial kepemimpinan," tututnya. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani

Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani

Depok | Senin, 09 Januari 2023 | 14:02 WIB

Jelang HUT PDI Perjuangan: Puan Ungkap Ada Kejutan, Bakal Umumkan Nama Capres?

Jelang HUT PDI Perjuangan: Puan Ungkap Ada Kejutan, Bakal Umumkan Nama Capres?

News | Senin, 09 Januari 2023 | 13:56 WIB

PDIP Pasang Target Menang Hattrick, Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu, Itu Tak Masuk Akal

PDIP Pasang Target Menang Hattrick, Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu, Itu Tak Masuk Akal

News | Senin, 09 Januari 2023 | 13:56 WIB

Puan Maharani Sebut Urusan Capres Ada di Garis Tangan, Minta Semua Pihak Santai

Puan Maharani Sebut Urusan Capres Ada di Garis Tangan, Minta Semua Pihak Santai

Ranah | Senin, 09 Januari 2023 | 13:53 WIB

Puan Maharani: Jika Ada Pihak-pihak Berteriak Penundaan Pemilu Merupakan Usul yang Tak Masuk Akal

Puan Maharani: Jika Ada Pihak-pihak Berteriak Penundaan Pemilu Merupakan Usul yang Tak Masuk Akal

Sumatera | Senin, 09 Januari 2023 | 13:50 WIB

Keras! Puan Bahas Capres Pilihan Megawati: Kenapa Deg-degan? Itu Ada di Garis Tangan

Keras! Puan Bahas Capres Pilihan Megawati: Kenapa Deg-degan? Itu Ada di Garis Tangan

News | Senin, 09 Januari 2023 | 13:24 WIB

Wanti-wanti Puan Ke Kader Demi Target Hattrick Menang Pemilu: PDIP Bukan Partai Gimik, Jangan Leha-leha

Wanti-wanti Puan Ke Kader Demi Target Hattrick Menang Pemilu: PDIP Bukan Partai Gimik, Jangan Leha-leha

News | Senin, 09 Januari 2023 | 13:22 WIB

Terkini

Militer Iran Klaim Mempermalukan Pasukan Amerika Serikat dan Israel Usai Damai

Militer Iran Klaim Mempermalukan Pasukan Amerika Serikat dan Israel Usai Damai

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:54 WIB

Iring-Iringan Presiden Jerman Tembus Jantung Jakarta, Jalur Protokol Steril Sempurna

Iring-Iringan Presiden Jerman Tembus Jantung Jakarta, Jalur Protokol Steril Sempurna

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:42 WIB

Tiba di Istana Merdeka, Dua Kali Mata Presiden Jerman Frank-Walter Terpukau Tarian Tradisional

Tiba di Istana Merdeka, Dua Kali Mata Presiden Jerman Frank-Walter Terpukau Tarian Tradisional

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:42 WIB

Kunjungan Presiden Jerman dan Demo Mahasiswa Digelar Bersamaan, 6.675 Personel Gabungan Disiagakan

Kunjungan Presiden Jerman dan Demo Mahasiswa Digelar Bersamaan, 6.675 Personel Gabungan Disiagakan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:36 WIB

Anggaran Jumbo Tapi Kalah dari Aplikasi Ojol, Pakar UGM Kritik Sistem Administrasi Demo Polri

Anggaran Jumbo Tapi Kalah dari Aplikasi Ojol, Pakar UGM Kritik Sistem Administrasi Demo Polri

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:36 WIB

Kenapa Dana Pribadi Presiden Prabowo Langgar UU? Ini Penjelasan Peneliti CELIOS

Kenapa Dana Pribadi Presiden Prabowo Langgar UU? Ini Penjelasan Peneliti CELIOS

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:26 WIB

Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Belum Diputus, Kejagung Masih Lakukan Kajian

Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Belum Diputus, Kejagung Masih Lakukan Kajian

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:25 WIB

Kejagung Belum Berencana Geledah Rumah Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Kejagung Belum Berencana Geledah Rumah Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:23 WIB

Buntut Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Gandeng BPKP Audit Pengadaan di BGN

Buntut Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Gandeng BPKP Audit Pengadaan di BGN

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:17 WIB

Hadiri Pujabakti Waisak Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Warga Bijak Manfaatkan Hasil Bumi

Hadiri Pujabakti Waisak Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Warga Bijak Manfaatkan Hasil Bumi

News | Senin, 15 Juni 2026 | 11:58 WIB