REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengklaim pihaknya tetap mendukung pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Ia sekaligus menjabarkan mengapa PAN ogah sistem kembali ke proporsional tertutup.
Menurut Eddy, meski kedua sistem memiliki kelemahan masing-masing, namun proporsional tertutup lebih mendorong kepada kemunduran demokrasi.
Ia berujar ruang terang dan keterbukaan dalam demokrasi justru kembali gelap dengan sistem proporsional tertutup. Sebabnya masyarakat tidak akan mengenali siapa calon anggota legislatif atau caleg yang mereka pilih. Sebaliknya, caleg tentu merasa tidak punya pertanggungjawaban kepada pemilih.
"Ini kemunduran demokrasi. Apa yang kami harapkan dari anggota legislatif yang bahkan tidak punya kedekatan personal dengan pemilihnya? Yang akan terjadi justru Aleg akan bekerja hanya untuk partai dalam kerja jangka pendek dan tidak memikirkan konstituen," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).
Berbeda misalnya, sistem proporsional terbuka yang dapat memastikan masyarakat terlibat langsung secara dekat dengan calegnya.
"Hubungannya menjadi lebih personal dan tidak dibatasi oleh struktur dan kelembagaan partai. Tidak ada ruang gelap antara caleg dan pemilih," kata Eddy.
Selain itu, Eddy menyoroti potensi semakin terbatasnya ruang untuk caleg perempuan untuk bisa terpilih dalam pemilu, apabila sistem proporsional tertutup diterapkan.
Ia mengatakan sistem proporsional tertutup justru akan menghambat upaya menambah keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif.
"Upaya affirmative action jadi sia-sia dan demokrasi hanya dimaknai prosedural tapi kehilangan substansinya," kata Eddy.
Sementara itu, mengenai potensi politik uang atau money politic yang menjadi kelemahan kedua sistem, menurut Eddy perlu dicegah melalui perbaikan sistem manajemen Pemilu.
Eddy menyatakan PAN tentu berkomitmen untuk menghapus money politic dan politik transaksional.
"Sistem proporsional terbuka atau tertutup keduanya memiliki celah politik uang. Karena itu kuncinya adalah penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu dan bukan mengubah sistem Pemilu," kata Eddy.
TERPOPULER