Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menanggapi sindiran dari PDIP yang menyebut sikap penolakan delapan fraksi atas Pemilu dengan sistem proporsional tertutup cuma sekedar bikin heboh alias 'hore-hore'. Dave menegaskan sikap delapan fraksi tersebut bukan hore-hore belaka.
Dave mengatakan sikap delapan fraksi yang sepakat pemilu tetap proporsional terbuka itu dilandaskan untuk mengawal konstitusi dan membela kepentingan rakyat
"Kita (juga) yakin bahwa apa yang kita perbuat merupakan yang terbaik dan juga ini adalah satu proses yang telah dilakukan selama lebih dari 20 tahun," kata Dave di kantor PKK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Dave menegaskan jangan sampai pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Apabila berlaku, maka ia khawatir demokrasi bakal berjalan mundur.
Karena keengganan kembali pada era belakang itu pula yang membuat delapan fraksi menolak Pemilu dengan sistem coblos partai, bukan coblos calon anggota legislatif.
"Jangan kita mundur ke orde lama atau orde baru tapi kita justru maju ke depan. Mereformasi sistem hukum dan membangun demokrasi," ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan delapan fraksi di DPR benar-benar serius dalam menyatakan sikap bersama mendukung Pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka.
Saleh berujar pernyataan sikap delapan fraksi itu merupakan hak menyatakan pendapat. Ia menyatakan penyampaian pendapat itu juga didasarkan pemikiran rasional dengan basis tindakan moral yang benar.
"Kedelapan fraksi itu tidak sedang bermain-main. Tidak bercanda. Ya, itu sangat serius," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: Zulhas Tegaskan PAN Tolak Keras Wacana Pemilu Tertutup
Saleh mengatakan kedelapan fraksi ingin mengedepankan kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan. Ia mengatakan sistem proporsional terbuka lebih representatif, aspiratif, akomodatif, dan diterima hampir semua kalangan.
Karena itu delapan fraksi benar-benar serius tetap mendukung proporsional terbuka dan ogah Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.
"Kalau ada yang menilai ini hanya sekedar 'hore-hore', justru itu malah yang becanda. Kan bisa dipahami arah dan kesan yang mau disampaikan," kata Saleh.
"Tidak perlu ditanggapi berlebihan. Itu juga bagian dari demokrasi. Kan harus ada diskusi dan diskursus di ruang publik. Dan itu adalah contoh partisipasi. Setiap pihak boleh menyampaikan pendapat," ujarnya.
Minta MK Konsisten
Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyatakan sikap tetap mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka bahkan meminta Mahkamah Konstitusi konsisten akan putusannya terhadap sistem proporsional terbuka.
