REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrat baru-baru ini mendapatkan peringatan agar tidak salah mengambil langkah jelang Pemilu 2024. Pasalnya jika sampai salah, nasib partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu bisa seperti ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Ia menyebut bahwa langkah yang diambil Prabowo dengan bergabung sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju membuat dibenci dan ditinggalkan para pemilihnya.
Karena itu, Ujang menilai agar jangan sampai Partai Demokrat melakukan hal yang sama. Jika Demokrat ingin menjadi oposisi, kata Ujang, maka harus melakukannya dengan konsiten, tidak seperti Prabowo dan Gerindra.
"Kalau mau naik ya konsisten sebagai oposisi. Jika tidak, bisa seperti Prabowo yang masuk Pemerintahan, dibenci dan ditinggalkan pemilihnya," kata Ujang, Minggu (16/1/2023).
Menurutnya, Demokrat berpeluang digoda dengan tawaran menjadi menteri jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Apabila kesempatan itu diambil Demokrat, maka berpotensi menurunkan elektabilitas partai AHY di pertarungan Pemilu 2024.
Sebaliknya kalau Demokrat berani menolak dan konsisten sebagai oposisi, maka elektabilitas berpeluang meroket jelang Pilpres 2024. Terlebih jika sampai bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY untuk maju di Pilpres 2024.
Tandem itu dinilai bak durian runtuh bagi Demokrat karena tidak cuma elektabilitas yang meningkat, tetapi kejayaan di masa lalu sebelum era Jokowi juga bisa kembali.
"Demokrat kalau ingin (elektabilitas) naik, konsisten sebagai oposisi. Masuk kabinet (Indonesia Maju), ya jeblok suaranya," pesan Ujang.
Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpesan kepada seluruh kader untuk mengisi tahun politik dengan energi, kekuatan, dan semangat baru memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat Indonesia.
AHY mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan kick off untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024. Ia pun meminta para kadernya untuk tetap istiqomah mengawal demokrasi dan menjaga nalar kritis untuk kemajuan bangsa.
"Bisa ikatakan, 2023 adalah kick-off (Pemilu 2024)," ujar AHY saat berpidato di Kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menegaskan bahwa pihaknya menolak menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Alasan pertama adalah hak rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas dengan sistem itu karena mereka tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya.
Selanjutnya alasan kedua secara internal, sistem tersebut bisa merontokkan semangat juang kader, terutama caleg dalam upaya mendapatkan suara. Di Pemilu terbuka saat ini, setiap kader partai memiliki ruang dan peluang yang adil untuk menjadi wakil partai di parlemen.
"Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, dan berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena sistem yang berubah secara tiba-tiba," tandasnya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER