Ramai Soal Tuntutan 5 Terdakwa di Kasus Pembunuhan Brigadir J, Jampidum: Ini Kewenangan Kami

Suara.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Termasuk dengan tuntutan yang telah diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada lima terdakwa.

"Hormatiah kewenangan penuntutan itu," ujar Fadil di Gedung Kejagung, Kamis (19/1/2023).

Meski demikian, Fadil menuturkan pihaknya menghormati masyarakat jika ada yang puas dengan tuntutan yang sudah disampaikan Jaksa. Tetapi pemerintah dalam hal ini negara kata dia, sudah memberikan kewenangan pada Kejagung untuk melakukan penuntutan.

"Ini kewenangan kami, dan dalam melaksanakan kewengan itu kami diatur disamping UU juga ada peraturan perundangn di dalam pelaksanaan tadi, dalam menentukan tinggi rendah pidana itulah yang saya pakai," ujar dia.

"Saya mengendalikan itu ada aturannya, bukan kita asal-asalan. Proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana, kami mendengar kami melihat mempertimbangkan," Fadil menambahkan.

Ia lagi lagi menjelaskan jaksa dalam memberikan tuntutan pada seorang terdakwa melihat dari parameter yang ada. Apalagi kata dia, jika kasus yang dihadipi telah menghilangngkan nyawa seseorang.

"Jelas, kita melihat tentang pran seseorang itu apa, enggak bisa kita menuntut peran tanpa alat bukti yang muncul di persidanagn. Kan alat buktinya sudah dibuka, sidangnya live siapapun terbuka untuk umum," jelasnya.

Dalam kasus ini, JPU telah menampaikan tuntutan kepada 5 terdakwa. Yakni Richard Eliezer atau Bharada E dituntut 12 tahun penjara.

Kemudian Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara dan Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup.