Kejagung Jelaskan Alasan Tuntutan 12 Tahun Penjara Richard Eliezer Meski Telah Jadi Justice Collaborator

Suara.com - Tuntutan hukuman 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menimbulkan polemik di publik. Prokontra pun muncul lantaran tuntutan hukuman tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan

Merespons polemik yang terjadi di masyarakat, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengemukakan sejumlah hal yang melatarbelakangi tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer yang dianggap memberatkan.

Sumedana mengemukakan, sangat menghargai berbagai bentuk apresiasi komentar dan rasa empati yang berkembang di masyarakat terkait kasus ini. Ia mengemukakan, tinggi rendahnya tuntutan terhadap terdakwa mempertimbagkan sejumlah hal.

"Berbagai macam persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, sisi korban dan peran masing-masing para terdakwa termasuk latar belakang para terdakwa dan rasa keadilan di dalam masyarakat juga kami pertimbangkan," katanya saat konferensi pers di Kejagung pada Kamis (19/1/2023).

Ia juga mengemukakan, tuntutan bukan saja dilihat dari mensrea para terdakwa, tapi dilihat dari persamaannya dan perbedaannya peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan.

Dia melanjutkan, hal tersebut menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dilakukan penuntut umum yaitu pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagaimana hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Ferdy Sambo sebagai terdakwa pelaku intelektual, telah dituntut dengan hukuman seumur hidup, karena memerintahkan terdakwa Richard Elieszer untuk mengeksekusi menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara.

Sementara terdakwa Putri Candrwathi, Kuat Maruf, Ricky Rizal tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penghilangan nyawa Brigadir Nofrianysah Yosua Hutabarat.

"Perbuatan Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana," ujarnya.

Sementara terkait rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Richard untuk mendapatkan Justice Collaborator telah terakomodir dalam semua tuntutan.

"Sehingga terpidana mendapat tuntutan jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa Richard adalah seorang bawahan yang taat pada atasan yang melakukan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana yang dimaksud sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna," ucapnya.

Namun, ia mengemukakan, terkait ketidakterkaitannya dalam posisi Justice Collaborator dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sumedana menjelaskan, jika kasus pembunuhan berencana tidak termasuk dalam kasus yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf a UU No 31 Tahun 2015 tentang LPSK.

"Dalam UU dan surat edaran MA memang tidak secara tegas menjelaskan apakah pembunuhan berencana masuk dalam kategori yang harus diberikan Justice Collaborator. Kemudian diktum deliktum yang diberikan Richard, yakni sebagai pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum."

"Jadi dia bukan sebagai penguak yang pertama, justru keluarga korban. Tapi beliau sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga untuk mendapatkan Justice Collaborator," ujarnya.