Sidang Obstruction of Justice, Eks Wakapolri Oegroseno jadi Saksi Meringankan Eks Anak Buah Sambo

Suara.com - Tim hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria bakal menghadirkan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno di sidang obstruction of justice kasus Brigadir J alias Noriansyah Yosua Hutabarat, Jumat (20/1/2023), hari ini.

Oegroseno dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Hendra dan Agus.

"Kami hadirkan Komjen Pol (Purn) Oegroseno sebagai saksi a de charge," kata anggota tim hukum Hendra dan Agus, Ragahdo Yosodiningrat kepada wartawan.

Selain itu, tim hukum Hendra dan Agus juga menghadirkan ahli dalam sidang kali ini.

Mereka adalah hukum tata negara (HTN) atau hukum administrasi negara (HAN) Margarito Kamis dan ahli psikologi sekaligus Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila (UP) Silverius Y Soeharso.

Sementara itu, hari ini juga digelar sidang lanjutan obstruction of justcie dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dan Baiquni Wibowo. Anggota tim hukum Arif dan Baiquni, Junaidi Saibih menyebut pihaknya menghadirkan empat orang ahli.

Keempatnya yakni ahli digital forensik Hermansyah, ahli komputer forensik dan cryptography Setyadi Yazid, psikiatri forensik Natalia Widiasih, dan ahli hukum administrasi negara (HAN) Dian Puji Simatupang.

"Kami hadirkan ahli digital forensik, computer forensik dan cryptography, psikiatri forensik dan hukum administrasi negara," kata anggota tim hukum Arif, Junaidi Saibih.

Sidang Hendra, Agus, Arif dan Baiquni itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang Arif dan Baiquni kini sedang berlangsung, sementara sidang Hendra dan Agus belum dimulai.

Diketahui, Hendra dan Agus dalam perkara ini didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam kasus Brigadir Yosua. Selain Hendra dan Agus, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Arif Rahmah Arifin, Irfan Widyanto dan Ferdy Sambo juga ikut jadi terdakwa.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.