'Tak Perlu Dihormati!' Geramnya Mahfud MD Lihat Terdakwa Investasi Bodong Indosurya Divonis Bebas

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal vonis bebas Henry Surya terdakwa investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Ia menilai vonis bebas itu mengejutkan banyak pihak.

"Kami mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri dengan Menteri Koperasi dan UKM, kemudian dengan kantor staf presiden, untuk membahas keterkejutan Indonesia baik pemerintahnya maupun rakyatnya," kata Mahfud MD saat menggelar konferensi pers pada Jumat (27/1/2023).

Padahal menurutnya, kasus Indosurya sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum yang sempurna.

"Karena kasus Indosurya yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik dari Kejaksaan Agung , Kepolisian, PPATK, itu ternyata dibebaskan oleh Mahkamah Agung," ujarnya.

Diakuinya putusan itu tidak bisa dihindarkan, karena sudah diputus. Menurutnya tak perlu untuk menghormati putusan itu.

"Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung untuk mengganti kata, kita harus menghormati. Saya sekrang akan mengerti tidak bisa menghindar karena itu keputusan MA. Mungkin kita tidak perlu menghormati, kita tidak bisa menghindar gitu aja kan bisa, enggak bisa, apapun karna keputusan Mahkamah Agung," kata Mahfud MD.

Dia menjelaskan dakwaan pada perkara ini sudah jelas, yaitu pelanggaran Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.

"Menghimpun dana-dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank, tanpa izin. Itu kan sudah jelas," ujarnya.

"Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23 ribu orang yang menggugat ini, bukan anggota koperasi nyimpen uang di situ, kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya," sambungnya.

Atas dasar itulah dia menegaskan pemerintah akan melanjutkan proses hukum pada perkara ini. Pemerintah dan Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi.

"Nah, untuk sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi," tegasnya.

Tak hanya itu demi mengusut tuntas, pemerintah juga akan membuka kasus baru pada perkara investasi bodong Indosurya.

"Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini, karena tempus delicti dan locus delici, korbannya masih banyak. Kita tidak boleh untuk mendidik bangsa ini berpikir kejahatan dalam penegakan hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah juga akan segera melaksanakan putusan PKPU peradilan niaga yang sudah memenangkan, pemerintah, nasabah atau penabung untuk mengambil harta itu untuk dibagi, itu putusan pengadilan itu," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya pada Selasa (24/1/2023) lalu, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis bebas Henry Surya terdakwa kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Ketua Majelis Hakim, Syarifudin Ainor menyebut Henry terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun perkaranya bukan perbuatan pidana ,melainkan perdata.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata,” kata Syarifudin Ainor.

Didakwa 20 Tahun Penjara

Sebelumnya, terdakwa Henry Surya dituntut hukuman 20 tahun penjara atas kasus dugaan investasi bodong KSP Indosurya. Sebelumnya, June Indria yang juga bos Indosurya yang menjadi terdakwa juga diputus bebas dari jeratan hukum.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Henry Surya selama 20 tahun penjara,”kata Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahnan Tanjung saat di Ruang Sudang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Rabu (4/1/2023).

Selain itu, Henry Surya juga dituntut denda sebesar Rp200 miliar dengan subsider hukuman penjara selama 1 tahun.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Henry Surya dan June Indria sebagai tersanga kasus investasi bodong KSP Indosurya.

KSP Indosurya diduga melakukan pemungutan dana ilegal dari masyarakat. Total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp106 triliun yang dihimpun dari 23.000 orang.

Dalam kasus ini, Henry dan June didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.